INDOPOL MEDIA, MUARA TEWEH – Loyalitas dan komitmen jangka panjang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kini menjadi sorotan serius dalam pembinaan aparatur negara di Kabupaten Barito Utara.
Hal itu ditegaskan Anggota DPRD Barito Utara, Jiham Nur, menindaklanjuti arahan Kepala BKPSDM Barito Utara, Hj Sri Hartati, dalam kegiatan pembinaan CPNS pada Selasa (3/6/2025).
Dalam arahannya, Sri Hartati menyampaikan bahwa CPNS wajib menandatangani komitmen tidak mengajukan pindah tugas selama 10 tahun. Kebijakan ini dinilai penting demi menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah yang telah dipetakan sesuai kebutuhan.
“Kami mendukung penuh kebijakan ini. Pengabdian tanpa syarat adalah ciri ASN sejati. Tidak boleh ada mental instan. Sepuluh tahun mengabdi di tempat penugasan awal adalah bentuk tanggung jawab terhadap daerah dan masyarakat,” ujar Jiham Nur, Kamis (5/6/2025).
Selain soal komitmen, Jiham juga mengapresiasi langkah BKPSDM dalam menanamkan nilai dasar ASN “BerAKHLAK” serta semangat “Bangga Melayani Bangsa” sejak masa orientasi. Menurutnya, pembentukan karakter sejak dini akan melahirkan birokrat yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga tangguh secara etika dan integritas.
“ASN bukan hanya soal jabatan, tapi pengabdian. Kalau sejak awal mereka sudah diberi pemahaman tentang loyalitas dan tanggung jawab, maka ke depan mereka akan lebih siap menghadapi dinamika pelayanan publik,” tegasnya.
Penempatan CPNS di berbagai kecamatan Barito Utara, tambah Jiham, sudah melalui perhitungan kebutuhan riil di lapangan. Karena itu DPRD mengingatkan agar tidak ada lagi kecenderungan mutasi dini yang justru merugikan daerah.
“Kita ingin membangun daerah ini secara merata. Kalau ASN baru langsung ingin pindah, siapa yang akan bekerja di desa-desa atau wilayah pelosok? Kita butuh SDM yang kuat, loyal, dan siap tinggal serta bekerja di mana pun dibutuhkan,” tandasnya.
Sebagai mitra pemerintah, DPRD Barito Utara menyatakan komitmen untuk terus bersinergi dengan BKPSDM dan OPD lain dalam memperkuat reformasi birokrasi, mulai dari rekrutmen yang transparan hingga pembinaan berkelanjutan.
