INDOPOL MEDIA, MUARA TEWEH – Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan menegaskan pentingnya peningkatan profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Penegasan itu disampaikan saat rapat koordinasi dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Abpednas Barito Utara dan Kejaksaan Negeri Barito Utara di Aula Barakati, Rabu (19/11/2025).
Felix menilai dinamika pembangunan desa saat ini semakin kompleks seiring besarnya alokasi dana desa. Kondisi tersebut menuntut BPD memiliki pemahaman regulasi yang kuat, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
“Tantangan pengelolaan dana desa tidak lagi sederhana. BPD harus memiliki kapasitas dan pemahaman menyeluruh terhadap aturan agar pengawasan berjalan efektif,” tegas Wakil Bupati.
Menurutnya, kerja sama Abpednas dengan Kejaksaan merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan hukum bagi anggota BPD di seluruh wilayah Barito Utara. Kolaborasi ini diharapkan mampu mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Felix juga menekankan bahwa integritas BPD menjadi kunci utama dalam memastikan setiap rupiah dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya komunikasi yang sehat antara BPD dan pemerintah desa agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan program.
“Pengawasan tidak akan berhasil tanpa integritas dan kesadaran bersama. Koordinasi antara BPD dan pemerintah desa harus berjalan seiring,” ujarnya.
Pemerintah daerah, lanjut Felix, siap mendukung peningkatan kapasitas BPD melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan literasi anggaran agar seluruh anggota BPD memiliki kemampuan teknis yang memadai.
“BPD harus menjadi lembaga yang profesional dan berintegritas. Dengan pengawasan yang kuat, dana desa akan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (SP)
