INDOPOL MEDIA, MUARA TEWEH – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara menyoroti serius besarnya defisit dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp117,7 miliar atau sekitar 3,75 persen. Sorotan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat, Ardianto, dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Utara, Jumat (21/11/2025).
Ardianto menegaskan bahwa APBD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen utama perencanaan keuangan daerah yang menentukan arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab.
Dalam paparannya, Fraksi Demokrat mengacu pada struktur RAPBD 2026 yang memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp3,13 triliun dan belanja sebesar Rp3,25 triliun, sehingga menimbulkan defisit cukup signifikan tanpa ditopang pos pembiayaan daerah.
“Mencermati kondisi tersebut, Fraksi Partai Demokrat dengan hormat menyarankan agar pemerintah daerah dapat menekan besaran defisit RAPBD 2026,” tegas Ardianto di hadapan forum paripurna.
Fraksi Demokrat juga memberikan sejumlah masukan strategis, antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang tepat sasaran, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, serta memperkuat efisiensi dan efektivitas belanja daerah.
Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan penghematan dengan memangkas pengeluaran yang tidak bersifat prioritas atau mendesak, sehingga ruang fiskal daerah tetap terjaga dan berkelanjutan.
Meski memberikan catatan kritis, Ardianto menegaskan bahwa Fraksi Partai Demokrat dapat menerima RAPBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya bersama pemerintah daerah, dengan harapan penyempurnaan dapat dilakukan demi kepentingan masyarakat Barito Utara.
