MUARA TEWEH – Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan menghadiri Rapat Pimpinan Program Kartu Huma Betang Sejahtera yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Selasa 3 Maret 2026.
Rapat pimpinan tersebut digelar sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera di seluruh wilayah provinsi.
Program ini menjadi salah satu agenda prioritas daerah yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui integrasi data dan ketepatan sasaran bantuan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Felix Sonadie Y. Tingan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara siap mendukung penuh implementasi program melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah serta pendataan masyarakat yang lebih akurat.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara tentu sangat mendukung Program Kartu Huma Betang Sejahtera ini. Program ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Felix.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih data penerima manfaat.
Lebih lanjut, Felix menyampaikan bahwa pihaknya akan memperkuat sistem koordinasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan guna memastikan data masyarakat benar-benar valid dan sesuai kondisi di lapangan.
Sementara itu, Agustiar Sabran sebelumnya menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, pengawasan berkelanjutan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
Program Kartu Huma Betang Sejahtera diharapkan menjadi instrumen strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Tengah secara merata dan berkelanjutan, sekaligus menjadi momentum evaluasi awal untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kebijakan di daerah.
