MUARA TEWEH – Anggota DPRD Barito Utara, Nuriyanto SE telah mengapresiasi pemerintah kabupaten Barito Utara karena telah menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off setelah pemerintah Daerah, Dinas Sosial PMD Barito Utara meneken rencana kerja dengan BPJS Kesehatan pada Rabu 26 Juni 2024 lalu.
“Jadi dengan capaian Predikat UHC Non Cut Off ini memberikan kepastian layanan kesehatan dan kemudahan bagi warga masyarakat yang belum terdaftar menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” kata Nuriyanto, Selasa 2 Juli 2024.
Karena kata Nuriyanto, dengan status UHC Non Cut Off yang diterima Pemkab Barito Utara, warga masyarakat yang belum memiliki kepesertaan JKN maupun peserta JKN yang non aktif, jika yang masyarakat didaftarkan menjadi peserta PBPU dan BP Pemda yang iurannya dibayarkan Pemkab Barito Utara, maka kepesertaannya dapat langsung aktif tanpa ada masa tunggu dan berhak untuk mendapatkan hak pelayanan di ruang kelas 3 RSUD Mauara Teweh.
“Sekarang yang terpenting dengan UHC Non Cut Off ini, bagi warga masyarakat Barito Utara yang belum terdaftar dan saat didaftarkan menjadi tanggungan Pemkab Barito Utara maka akan mendapat kepastian layanan kesehatan di Rumah Sakit,” katanya.
Untuk itu sambungnya, dengan adanya capaian tersebut, diharapkan pihak BPJS Kesehatan dan Pemkab Barito Utara berkomitmen akan mewujudkan akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu sebagai kepastian dan perlindungan resiko finansial bagi masyarakat saat ingin berobat.
Sementara berdasarkan data dari 159.735 jiwa penduduk Kabupaten Barito Utara yang telah menjadi peserta JKN mencapai 159.297 jiwa atau 99,73 persen, dengan peserta yang berstatus aktif sebanyak 120.826 jiwa atau sekitar 75,64 persen.
“Hal itu tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan BPJS Kesehatan sebanyak 46.453 jiwa penduduk didaftarkan dalam segmen PBPU & BP Pemerintah Daerah (Pemda) yang iurannya ditanggung oleh Pemkab Barito Utara,” tukasnya. (adv)
