INDOPOL MEDIA, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara resmi menerima pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pidato pengantar Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna II DPRD Barito Utara, Jumat (21/11/2025).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, dan dihadiri Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, serta seluruh anggota DPRD.
Dalam rapat tersebut, lima fraksi DPRD secara bergantian menyampaikan pandangan umum terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Raperda APBD 2026.
Fraksi Partai Demokrat melalui Ardianto menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, sementara Fraksi PKB yang diwakili Suhendra menyoroti peningkatan kualitas sektor pendidikan. Fraksi PDI Perjuangan melalui Naruk Saritani memberikan masukan terkait penguatan layanan kesehatan masyarakat.
Selanjutnya, Fraksi Aspirasi Rakyat yang diwakili Hasrat menekankan perlunya penguatan ekonomi masyarakat serta peningkatan daya saing UMKM. Sementara Fraksi Karya Indonesia melalui Hj. Sri Neni Trianawati menggarisbawahi pengembangan sosial budaya, pariwisata, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagai agenda strategis pembangunan daerah.
Pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Raperda APBD 2026 agar kebijakan anggaran lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati Barito Utara menyampaikan apresiasi atas masukan DPRD dan menegaskan bahwa pembahasan APBD harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan komprehensif. “Rapat Paripurna II ini merupakan langkah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Pemkab Barito Utara selanjutnya akan menyiapkan jawaban resmi atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD sebagai tahapan lanjutan pembahasan, dengan harapan APBD 2026 mampu mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (SP)
