INDOPOL MEDIA, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mulai menggerakkan langkah awal untuk mendukung proyek strategis pelebaran sejumlah ruas jalan utama di Kota Muara Teweh dengan mengajukan permohonan penilaian aset daerah ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangkaraya.
Permohonan penilaian tersebut diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Utara sebagai bagian dari persiapan pelebaran jalan yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Ruas jalan yang menjadi prioritas pelebaran meliputi Jalan Yetro Singseng, Jalan Imam Bonjol, Jalan Sudirman, dan Jalan Pramuka, yang selama ini dinilai memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi dan menjadi akses vital aktivitas masyarakat perkotaan.
Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Dinas PUPR tersebut. Menurutnya, pelebaran jalan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan konektivitas, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas di dalam kota.
“Seluruh tahapan harus dilaksanakan sesuai ketentuan, termasuk penilaian dan penghapusan aset daerah yang terdampak, agar pembangunan berjalan tertib administrasi, transparan, dan memiliki kepastian hukum,” katanya 16 Desember 2025.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Barito Utara M. Iman Topik menjelaskan bahwa penilaian aset diperlukan karena objek yang terdampak pelebaran merupakan barang milik daerah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) pada sejumlah perangkat daerah.
Objek yang akan dinilai meliputi pagar, turap, halaman, hingga bangunan kantor pemerintah dan instansi vertikal di sepanjang ruas jalan yang akan dilebarkan, sebagai dasar hukum sebelum penghapusan dan pelaksanaan fisik proyek.
Dengan pengajuan penilaian aset ke KPKNL Palangkaraya, Pemkab Barito Utara menegaskan komitmennya membangun infrastruktur kota secara tertib, legal, dan berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (SP)
