INDOPOL MEDIA, Muara Teweh – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah. Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-II DPRD Barito Utara, Jumat (21/11/2025).
Namun, penerimaan itu disertai sejumlah catatan strategis. Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, H. Suparjan Efendi, menegaskan bahwa RAPBD 2026 harus benar-benar menjawab persoalan riil masyarakat dan tidak sekadar formalitas anggaran. “Kami menerima untuk dibahas, tetapi ada hal-hal penting yang wajib menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Salah satu sorotan utama PDIP adalah upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi menilai ketergantungan pada pajak dan retribusi semata tidak cukup. Digitalisasi layanan publik, optimalisasi aset daerah, serta penguatan kinerja BUMD dinilai sebagai kunci membuka sumber pendapatan baru.
“Kita sudah berada di era digital. Layanan publik harus mudah diakses secara real time dan online, sehingga memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus meningkatkan PAD,” ujar Suparjan.
PDIP juga mengingatkan agar penyusunan RAPBD 2026 tetap sejalan dengan RPJMD 2025–2029. Konsistensi perencanaan, menurut fraksi, menjadi syarat mutlak agar pembangunan berjalan berkelanjutan dan tidak kehilangan arah.
Di sektor infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti masih banyaknya jalan rusak di berbagai wilayah. Mereka meminta agar jalan vital yang belum masuk program prioritas tetap ditangani melalui anggaran rutin untuk mencegah kerusakan yang lebih parah, sekaligus mendukung pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Terhadap defisit anggaran sebesar 3,75 persen, PDIP meminta pemerintah memastikan sumber pembiayaan yang jelas serta menjalankan belanja secara efisien. Fraksi juga menekankan agar APBD 2026 berpihak pada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat miskin, perempuan, anak, dan lansia demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
