PALANGKA RAYA – Mendapatkan pelayanan saja dinilai belum cukup untuk mendorong masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Kemampuan mengelola keuangan, memahami produk keuangan, serta memiliki keterampilan usaha menjadi modal penting agar penerima manfaat mampu berdiri secara ekonomi.
Semangat inilah yang dibawa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bersama BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya dan Rumah BUMN Palangka Raya melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA).
Program tersebut digelar di Palangka Raya pada 18 Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi penerima manfaat. OJK, BPJS Ketenagakerjaan, Rumah BUMN dan pemerintah daerah membangun sinergi agar penerima manfaat tidak hanya memperoleh perlindungan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi ekonominya.
Ada alasan kuat mengapa literasi keuangan menjadi salah satu fokus dalam program tersebut. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan nasional berada di angka 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
Di Kalimantan Tengah, indeks literasi keuangan justru tercatat lebih tinggi, yakni 73,06 persen. Sementara indeks inklusi keuangan mencapai 93,23 persen. Namun, tingginya akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan tetap harus dibarengi dengan pemahaman yang memadai agar masyarakat tidak salah dalam mengambil keputusan finansial.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya, Satriyo Adi Sasongko, mengatakan Program PEKA dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi penerima manfaat melalui pemberdayaan yang mendukung kemandirian ekonomi.
“Melalui Program PEKA, kami ingin memastikan Penerima Manfaat tidak hanya mendapatkan pelayanan, tetapi juga memperoleh dukungan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonominya,” ujar Satriyo.
Menurutnya, pemberdayaan menjadi bagian penting agar penerima manfaat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya secara berkelanjutan, bukan hanya menerima pelayanan dalam jangka pendek.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, Amandus Frenaldy. Ia menilai literasi keuangan dan keterampilan kewirausahaan merupakan bekal penting bagi masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi.
“Pemahaman dalam mengelola keuangan dan keterampilan berwirausaha menjadi modal penting bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi, meningkatkan pendapatan, dan membangun kemandirian ekonomi,” terang Amandus.
Sementara itu, OJK menekankan bahwa kemampuan mengelola keuangan harus berjalan beriringan dengan kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas keuangan ilegal.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili Manajer Bidang Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Kalteng, Ika Budhi Pratiwi, mengingatkan penerima manfaat agar tidak mudah menggunakan produk atau layanan keuangan yang belum jelas legalitasnya.
“Penerima Manfaat perlu memiliki kemampuan mengelola keuangan secara bijak dan terencana, serta memastikan setiap produk atau layanan keuangan yang digunakan telah berizin agar terhindar dari risiko kerugian dan aktivitas keuangan ilegal,” jelas Ika.
Dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan pemahaman mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan serta Aplikasi Perisai. Materi tersebut diarahkan untuk memperluas kepesertaan sekaligus membuka akses masyarakat terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Tidak berhenti pada edukasi, kegiatan juga dilanjutkan dengan materi kewirausahaan dan pengembangan usaha yang disampaikan Rumah BUMN Palangka Raya. Peserta kemudian mengikuti praktik pengolahan produk sebagai bagian dari upaya memberikan pengalaman langsung dalam mengembangkan keterampilan usaha.
Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan bekal yang lebih lengkap kepada penerima manfaat. Tidak hanya memahami cara mengelola keuangan secara bijak, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi aktivitas usaha dan sumber pendapatan.
Kolaborasi antara OJK, BPJS Ketenagakerjaan, Rumah BUMN dan pemerintah daerah pun akan terus diperkuat. Tujuannya membangun ekosistem pemberdayaan yang mendorong penerima manfaat agar semakin mandiri, produktif dan berdaya saing.
Dengan pendekatan tersebut, Program PEKA tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan edukasi, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui kombinasi antara literasi keuangan, perlindungan jaminan sosial, kewirausahaan dan pengembangan usaha.
