INDOPOL MEDIA, MUARA TEWEH – Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah pejabat tinggi, turun langsung memantau pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 di Kabupaten Barito Utara, Rabu (6/8/2025) pagi.
Tiga TPS strategis yang ditinjau adalah TPS 7 Kelurahan Melayu (Disdukcapil), TPS 22 Bappedarida, dan TPS 6 Jingah (depan SMA 2 Jingah). Sebelum menyapa warga di lokasi, Gubernur bersama rombongan terlebih dahulu melakukan pemantauan udara dengan helikopter didampingi Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan.
Turut hadir mendampingi, Kapolda Kalteng Irjen Pol. Iwan Kurniawan, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael, Danrem 102/PJG Brigjen TNI Wimoko, Kabinda Kalteng Marsma TNI Muhammad Nur, serta Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Unsur pemantau dari Kemenkopolhukam, Kemendagri, DKPP, Kominfo, Mabes Polri, KPU dan Bawaslu, kedua pasangan calon, serta tokoh masyarakat juga terlihat di lapangan.
Dalam keterangannya, Gubernur Agustiar menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat untuk hadir di TPS dengan damai.
“Saya mengimbau seluruh masyarakat Barito Utara, mari datang berbondong-bondong ke TPS. Gunakan hak pilih sesuai hati nurani. Jangan ada paksaan, jangan terprovokasi, dan mari kita jaga keamanan serta ketertiban bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur juga mengingatkan agar semua pihak legowo menerima hasil PSU sebagai bentuk kedewasaan berdemokrasi.
“Siapa pun yang terpilih, itulah pilihan masyarakat. Mari kita terima dengan lapang dada, tetap jaga persatuan dan kesatuan,” ujarnya.
Usai melakukan peninjauan, rombongan kembali ke rumah jabatan bupati untuk pemantauan lanjutan melalui Zoom Meeting dengan sembilan kecamatan se-Barito Utara guna memastikan seluruh proses PSU berjalan lancar dan kondusif.
Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi dan pusat terhadap kelancaran PSU.
“Kehadiran Bapak Gubernur dan jajaran menjadi motivasi besar bagi kami. Kami pastikan seluruh perangkat daerah bekerja maksimal demi PSU yang aman, damai, dan demokratis,” ungkapnya.
Sebagai catatan, PSU di Barito Utara ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada sebelumnya. Pemerintah daerah berharap pelaksanaan PSU berlangsung jujur, adil, dan menghasilkan pemimpin terbaik pilihan rakyat.
