Menguji Rasionalitas Demokrasi Kita

oleh -786 Dilihat
Keterangan Foto: Justin Djogo Dja, MA., MBA., Direktur Eksekutif Forum Dialog Nusantara (FDN). (ist)
banner 468x60

Oleh: Justin Djogo Dja, MA, MBA
Direktur Eksekutif Forum Dialog Nusantara (FDN)

Teater politik di negara kita sedang menyajikan sebuah pertunjukan demokrasi yang terbilang ajaib. Kita telah memasuki era pascareformasi, tetapi berbagai keanehan dan kejanggalan dalam praktik berdemokrasi justru masih terus bermunculan.

banner 700x875

Ada tiga istilah yang sengaja saya gunakan untuk menggambarkan kondisi demokrasi pascareformasi, yakni ajaib, keanehan, dan kejanggalan. Mari kita kupas satu per satu secara singkat.

Ajaib

Saya ambil satu contoh saja. Pada fase awal, beberapa bulan setelah pelantikan Prabowo-Gibran, suasana politik masih terasa teduh setelah sepuluh tahun pemerintahan Jokowi. Potret silaturahmi antara para mantan presiden dan Presiden Prabowo terlihat indah dipandang.

Namun, entah apa yang menjadi pemicunya, tiba-tiba muncul polemik mengenai ijazah Jokowi dan Gibran yang berujung pada proses hukum. Salah satu perkembangan yang kemudian mencuat adalah adanya tuntutan agar Gibran berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden yang terpilih pada Pilpres 2024.

Jika disandingkan dengan rasionalitas perhitungan demokrasi pascapemilu, semestinya persoalan tersebut telah selesai. Semua pihak seharusnya memikul tanggung jawab demokrasi bersama, setidaknya hingga 2029.

Teori politik Jürgen Habermas, khususnya mengenai rasionalitas deliberatif, memang tidak mudah diterapkan dalam praktik politik. Namun, jika saya menafsirkan teori tersebut, sesuatu yang telah disepakati bersama melalui proses demokrasi yang menjunjung kesetaraan dan berlangsung tanpa paksaan semestinya menjadi tanggung jawab bersama.

Sayangnya, prinsip tersebut tampaknya tidak berjalan sebagaimana mestinya di negara kita.

Keanehan

Bagi mereka yang cermat mengikuti dinamika politik pada fase kritis menjelang dan setelah munculnya persoalan pemberhentian Wakil Presiden Gibran, mungkin akan lebih mudah melihat situasi dilematis yang dihadapinya.

Dalam satu hari yang sama, pagi dan sore, Gibran seolah harus menghadapi dua skenario yang sama-sama bermuara pada upaya pemberhentiannya sebagai Wakil Presiden.

Dalam kacamata politik oligarki, hal semacam ini mungkin saja dilakukan. Namun, jika dilihat dari perspektif etika politik dan kepantasan di mata rakyat Indonesia, situasi tersebut terasa cukup jauh dari prinsip keadilan. Sosok yang menjadi salah satu vote getter dan turut memenangkan Pilpres 2024 justru dihadapkan pada situasi yang mengarah ke jurang pemakzulan.

Pada tahap ini, saya mengaitkannya dengan apa yang disebut sebagai rasionalitas prosedural. Bagian ini memang sedikit membutuhkan penafsiran lebih luas.

Bukankah pasangan Prabowo-Gibran telah melewati seluruh prosedur demokrasi yang berlaku? Masyarakat awam mungkin akan bertanya, mengapa persoalan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang merupakan organ utama dalam proses Pilpres 2024, tidak lebih dahulu dipersoalkan?

Tentu terlalu panjang jika seluruh argumentasi tersebut diuraikan dalam sebuah opini singkat. Namun, satu hal yang jelas, situasi ini merupakan sebuah keanehan.

Kejanggalan

Rasionalitas demokrasi di Indonesia seolah bertabrakan dengan prinsip musyawarah mufakat. Sesuatu yang tampak irasional justru berusaha kita bangun menjadi rasional.

Mari melihatnya secara sederhana. Partai-partai dengan perolehan suara terbesar dalam Pemilu 2024 adalah PDIP, Golkar, dan Gerindra secara berurutan, dengan selisih perolehan suara yang relatif tipis.

Kita tahu, Gibran bukan berasal dari partai politik mana pun setelah meninggalkan PDIP dengan cara yang saya nilai kurang pantas, yakni tanpa berpamitan. Ia kemudian menjadi Wakil Presiden tanpa dukungan partai politik yang secara langsung memback-up dirinya di Senayan.

Secara politik, tentu tidak sulit untuk menjatuhkannya. Dan situasi tersebut telah terjadi. Kini, kita justru mendengar paduan suara partai-partai politik koalisi pengusung Presiden yang menyatakan tidak akan mengajukan calon wakil presiden dari partainya masing-masing.

Ini benar-benar sebuah kejanggalan. Saya bahkan belum sampai pada tingkat analisis mengenai kemungkinan adanya jebakan politik terhadap Presiden Prabowo.

Jika nantinya Wakil Presiden yang baru kembali berasal dari Gerindra, apakah suasana politik di Senayan akan secara praktis tetap sama seperti pada era Gibran? Artinya, tidak ada tambahan kekuatan politik dari partai pendukung Wakil Presiden.

Situasi ini justru bisa menjadi bumerang bagi program-program Presiden yang pada akhirnya berpotensi dianggap gagal.

Apakah Gerindra sendiri mampu menyelamatkan situasi tersebut kelak? Kita tunggu saja hingga setahun menjelang 2029.

Teater politik Indonesia memang sulit ditebak. Kesetiaan politik terasa semakin jauh, sementara praktik KKN justru masih dekat dengan kehidupan politik kita. Jika alasan memilih Wakil Presiden yang seirama dengan Presiden adalah untuk menghindari potensi munculnya kompetitor pada Pilpres 2029, maka hal ini benar-benar menjadi sebuah kejanggalan.

Sebab, mentalitas sejumlah oknum di partai politik mana pun sangat gesit dalam melakukan kamuflase politik.

Be Careful, Mr. President!

Presiden saat ini menggenggam seluruh operator kekuasaan. Selain itu, jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) dapat dijalankan secara optimal, Presiden sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir mengenai siapa yang akan menjadi kompetitornya.

Justru kompetitor utama adalah rakyat itu sendiri. Rakyat yang semakin melek dan memahami rasionalitas dalam demokrasi.

Sinergi Baru PDIP

Sebagai bagian terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah asumsi logis yang mungkin masih jauh dari kenyataan.

Dari aspek rasionalitas perhitungan politik, PDIP merupakan pemenang Pemilu 2024. Saya memahami bahwa PDIP memilih tetap berada di luar pemerintahan, meskipun istilah oposisi mungkin tidak lagi menjadi pilihan penyebutan yang tepat.

Sikap tersebut sangat logis dan bermartabat. Tidak mungkin PDIP masuk ke dalam kabinet ketika Mas Gibran masih bercokol di Istana Wakil Presiden. Namun, itu sudah menjadi cerita masa lalu dan telah berlalu.

Jika PDIP ingin mengambil langkah sedikit berbeda atau bahkan nyeleneh, tentu hal itu sah-sah saja dilakukan sekarang. Bukankah seluruh ketua umum partai politik pengusung Presiden Prabowo sudah menyatakan satu suara untuk tidak mengusulkan nama dari partainya masing-masing?

Saya menjadi sulit mendeskripsikan apakah situasi ini merupakan jalan buntu atau justru sebuah taktik politik dari partai-partai pengusung.

Pada akhirnya, kita hanya bisa menanti bagaimana langkah politik berikutnya. Apakah semuanya akan bermuara pada sebuah the one man show dari Mr. President Prabowo?

Editor: Aris Kurnia Hikmawan

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.