MUARA TEWEH – Anggota Komisi III DPRD Barito Utara, Hasrat S Ag, meminta kepada Dinas Kesehatan untuk proaktif jemput bola turun langsung ke desa-desa, kelurahan dan kecamatan menyampaikan langsung daftar nama-nama yang di tanggung oleh pemerintah daerah untuk di cek kembali daftar nama yang masih aktif atau tidak.
“Agar nantinya masyarakat yang dari desa tidak bingung saat ingin berobat ke RSUD Muara Teweh bahwa BPJS Kesehatan yang sudah mereka buat atau yang dibawa sudah tidak aktif lagi,” ungkap Hasrat pada Senin, 3 Juni 2024.
Menanggapi terkait kepesertaan masyarakat Barito Utara pada program jaminan kesehatan, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh, Acmad Zainuddin menerangkan bahwa dari jumlah penduduk Barito Utara 159.732 jiwa sekitar 98 persen yang sudah terdaftar, per 1 Mei 2024 yang aktif sekitar 60 persen-61 persen. Namun per 1 Juni 2024 ada penambahan peserta yang didaftarkan pemerintah daerah dengan persentase 76 persen-77 persen atau sekitar 124.000 jiwa yang aktif.
“Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial PMD dan Dinas Dukcapil, apabila ada masyarakat yang tidak memiliki BPJS tidak perlu menunggu lama selama NIK KTP terdaftar di Dinas Dukcapil bisa langsung di daftarkan dan aktif sehingga bisa mendapatkan penjaminan pelayanan kesehatan,” kata Achmad Zainuddin.
RDP tersebut dipimpin ketua Dewan DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini didampingi Wakil Ketua I, H Parmana Setiawan, anggota DPRD serta dihadiri staf ahli bupati, drg Dwi Agus Setijowati, Sekretaris Dinas Kesehatan, Ruyanto, Direktur RSUD Muara Teweh, dr Tiur Maida, Sekretaris BKPSDM, Ira Akhmadi, kepala BPJS kesehatan Cabang Muara Teweh, Achmadi Zainuddin dan kepala Puskesmas yang ada di sembilan kecamatan di Barito Utara. (adv)
