MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti rapat koordinasi percepatan persiapan lahan pembangunan gedung atau gerai fisik Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara virtual, Rabu (7/1/2026).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut membahas permasalahan aset serta langkah strategis pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) guna mendukung pembangunan gerai koperasi desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Pemkab Barito Utara mengikuti rapat melalui Zoom Meeting dari Aula C Setda Barito Utara lantai I yang dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Hukum Drs. H. Ardian, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM M. Mastur, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Ismail Marzuki.
Kepala Dinas Nakertranskop UKM Barito Utara, M. Mastur, menjelaskan bahwa lahan yang disiapkan untuk pembangunan koperasi harus memenuhi ketentuan teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
“Lahan yang disiapkan minimal seluas 1.000 meter persegi dengan rencana ukuran bangunan koperasi 20 x 30 meter. Ketentuan ini harus dipenuhi agar pembangunan dapat segera direalisasikan sesuai target,” ujar Mastur.
Ia menambahkan, pihaknya segera berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait serta pemerintah desa dan kelurahan untuk memetakan ketersediaan lahan yang memenuhi persyaratan. Program pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih tersebut juga menjadi bagian dari program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin dan Felix Sonadie Y. Tingan.
Sementara itu, Kepala BPKA Barito Utara Ismail Marzuki mengatakan pihaknya akan melakukan inventarisasi dan pemetaan aset daerah yang memungkinkan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terpisah, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh percepatan pengadaan lahan pembangunan koperasi desa dan kelurahan sebagai upaya memperkuat ekosistem koperasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.
