INDOPOL MEDIA, MUARA TEWEH — Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa kasus dugaan politik uang yang mencuat jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara akan terus diproses hingga tuntas.
Hal itu disampaikan langsung saat Kapolda meninjau jalannya PSU sekaligus kesiapan pengamanan di Barito Utara, Sabtu (22/3/2025).
“Saya jamin kasus ini tidak akan mandek. Proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur meski ada sejumlah kendala. Kami ingin penegakan hukum dilakukan transparan dan adil,” tegas Iwan di hadapan wartawan.
Kasus dugaan politik uang itu pertama kali mencuat pada 14 Maret 2025 dan langsung menjadi perhatian aparat penegak hukum serta pengawas pemilu. Menurut Iwan, tantangan terbesar ada pada pembuktian.
“Alat bukti harus dikumpulkan maksimal agar tidak menimbulkan persoalan baru di persidangan. Saat ini saksi-saksi sudah diperiksa, dan proses berjalan selama 14 hari,” jelasnya.
Kapolda juga menegaskan bahwa pemanggilan saksi maupun pihak terkait dilakukan sesuai aturan. Bila mangkir, upaya hukum lebih tegas akan ditempuh.
“Kalau tidak hadir, kami panggil ulang. Kalau tetap tidak hadir, penangkapan bisa dilakukan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Selain bicara hukum, Kapolda mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan persatuan di tengah perbedaan politik.
“PSU ini untuk demokrasi, bukan ajang permusuhan. Jangan terprovokasi isu-isu yang tidak jelas. Mari kita jaga kerukunan,” imbau Iwan.
Ia menekankan bahwa TNI-Polri bersama aparat terkait telah menyiapkan pengamanan maksimal di titik rawan agar PSU berlangsung aman dan damai.
“Secara keseluruhan, pengamanan berjalan lancar. Soliditas TNI-Polri jadi kunci dalam memastikan kelancaran PSU,” katanya.
Dengan pengawasan ketat dan komitmen penegakan hukum, Iwan berharap PSU di Barito Utara bisa menjadi contoh demokrasi yang bersih dan berkualitas di Kalimantan Tengah.
“Kita semua ingin hasil PSU yang jujur, adil, dan bisa diterima seluruh masyarakat,” pungkasnya. (SP)
