MUARA TEWEH – Rraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara sampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pidato Pengantar Bupati Banto Utara dalam Rangka Penyampaian Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada rapat paripurna II, di gedung DPRD setempat. Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan disampaikan juru bicaranya Karianto SE, Kamis 18 Juli 2024.
“Mencermati dari laporan pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dari rekaman proses secara menyeluruh terkait penggunaan anggaran/uang rakyat yang dikuasakan kepada pemerintah untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam melaksanakan pembangunan agar terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” kata Karianto.
Lanjutnya, dari hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disampaikan tersebut juga harus memberikan gambaran secara menyeluruh terkait hasil capaian pembangunan yang telah dilaksanakan berdasarkan pada perencanaan yang telah disusun sebelumnya secara bersama-sama baik eksekutif dan dewan.
“Karena mengingat dari lahirnya sebuah perencanaan pembangunan berdasarkan atas aspirasi masyarakat serta dokumen perencanaan daerah lainnya baik yang bersifat jangka Panjang maupun jangka pendek sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD/RPJMD Kabupaten Barito Utara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap wajib untuk dilaksanakan,” paparnya.
Karianto juga mengatakan, bahwa fraksi PDIP berharap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 bukan hanya dalam bentuk uraian angka-angka, bukan pula hanya berkutat pada berapa realisasi pendapatan, berapa realisasi pengeluaran dan berapa besarnya sisa anggaran laporan dan juga harus menyertakan capaian secara rigid atau detail tentang capaian-capaian program yang telah dan yang belum dilakukan saat ini.
Jadi tambahnya harus juga dengan disertai pula dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan program yang ada, mengingat pelaksanaan penggunaan anggaran yang ada berdampak luas terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Barito Utara dalam mewujudkan amanat undang-undang mengingat seluruh masyarakat Kabupaten Barito Utara merupakan bagian dari pembangunan di kabupaten Barito Utara saat ini.
“Maka dengan setelah menyimak Pidato Bupati Barito Utara terkait realisasi Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023, dengan ini Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Barito Utara dapat menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 untuk dapat dibahas pada tahapan berikutnya sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara secara sah,” tukasnya. (adv)
