Inflasi Bisa Picu Lonjakan Kemiskinan, Pemkab Barut Bergerak Cepat

oleh -1425 Dilihat
RAKOR - Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Nasional yang digelar secara virtual dan diikuti seluruh pemerintah daerah, Senin (8/9/2025)
banner 468x60

INDOPOL MEDIA, MUARA TEWEH – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pengendalian inflasi adalah kunci utama dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Nasional yang digelar secara virtual dan diikuti seluruh pemerintah daerah, Senin (8/9/2025).

Untuk Kabupaten Barito Utara, Rakor dipusatkan di Aula Setda Lantai I dan dihadiri oleh Pj Bupati Indra Gunawan, Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini, jajaran Forkopimda, Sekda Drs. Muhlis, para asisten, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.

banner 700x875

Muhaimin menekankan bahwa kenaikan garis kemiskinan sangat dipengaruhi inflasi.

“Garis kemiskinan naik seiring meningkatnya inflasi. Karena itu, pengendalian harga-harga pokok harus menjadi prioritas pemerintah daerah agar tidak muncul warga miskin baru,” tegasnya.

Menurutnya, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, paradigma penanggulangan kemiskinan tidak lagi bertumpu pada bantuan sosial semata, melainkan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan.

“Peningkatan pendapatan masyarakat adalah kunci. Semangat pemberdayaan ini adalah perwujudan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.

Dalam paparannya, Muhaimin membeberkan tiga strategi utama sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025, yaitu:

  1. Mengurangi beban pengeluaran dasar melalui jaminan sosial dan bantuan tepat sasaran.
  2. Meningkatkan pendapatan masyarakat lewat perluasan akses kerja, peningkatan kapasitas tenaga kerja, dan penciptaan peluang usaha.
  3. Menghapus kantong-kantong kemiskinan dengan perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan berbasis kawasan.

“Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah sangat penting. Setiap daerah wajib mengaplikasikan strategi ini, termasuk menjaga kelompok rentan miskin dan kelas menengah agar tidak jatuh miskin,” pungkas Muhaimin.

Sementara itu, Pj Bupati Barito Utara Indra Gunawan menegaskan bahwa pemerintah daerah siap bersinergi dengan pusat.

“Kami berkomitmen mendukung penuh program nasional penanggulangan kemiskinan, khususnya lewat pengendalian inflasi daerah, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan akses ekonomi kerakyatan. Target kami bukan hanya bebas dari garis kemiskinan, tapi masyarakat juga meningkat kualitas hidupnya,” ujarnya.

Dukungan serupa disampaikan Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini, yang menegaskan DPRD siap mengawal kebijakan pemerintah daerah melalui regulasi dan penganggaran.

“Kolaborasi eksekutif, legislatif, dan semua pemangku kepentingan adalah kunci agar target pengentasan kemiskinan dapat tercapai lebih cepat,” tegasnya. (SP)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.