JAKARTA — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa sebagai langkah strategis memperkuat peran pers dalam mengawal pembangunan desa. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen SMSI untuk ikut merawat desa sebagai bagian dari upaya merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pengukuhan berlangsung di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, dan dirangkaikan dengan dialog nasional. Lima provinsi ditetapkan sebagai pilot project, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu dan Sumatera Selatan.
Ketua Umum SMSI Pusat Drs. Firdaus, M.Si., mengatakan desa harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional, bukan sebagai entitas yang dinomorduakan.
“Saya setuju desa menjadi garda depan dan etalase negara, tidak menjadi entitas yang dinomorduakan,” ujar Firdaus.
Menurutnya, keberadaan Pokja Newsroom Jaga Desa merupakan bentuk nyata komitmen SMSI untuk mendorong media ikut memberikan perhatian terhadap dinamika dan pembangunan di tingkat desa.
Firdaus mengatakan lima provinsi yang dikukuhkan menjadi tahap awal sebelum program tersebut dikonsolidasikan secara lebih luas. “Lima provinsi ini menjadi pilot project SMSI, namun dalam waktu dekat akan dilakukan konsolidasi secara serentak di seluruh provinsi,” katanya.
Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa berlangsung di tengah situasi informasi yang dinilai penuh dengan simpang siur terkait eskalasi demonstrasi di Jakarta.
Kehadiran Hasyim S. Djojohadikusumo sebagai keynote speaker dalam dialog nasional sekaligus menjadi kesempatan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi Jakarta.
Hasyim mengapresiasi kegiatan yang digelar SMSI dan mengaku hadir karena mempercayai komitmen organisasi tersebut. “Saya percaya SMSI, saya mengapresiasi kegiatan ini karena itu saya datang,” ujar Hasyim.
Menurut Hasyim, kegiatan tersebut sekaligus memberikan konfirmasi bahwa kondisi Jakarta tetap aman dan kondusif. “Ini bukan hanya konfirmasi, tetapi testimoni nyata di sini (Jakarta-red) aman dan kondusif. Selamat SMSI, ini kegiatan positif dan sangat bagus,” katanya.
Namun, Hasyim juga mengingatkan media agar tidak menyampaikan informasi secara sepotong-sepotong atau keluar dari konteks. “Jangan menjadi pers yang menyesatkan. Sampaikan informasi secara utuh dengan data dan fakta,” tegasnya.
Ia menilai informasi yang dilepaskan dari konteks dapat menimbulkan distorsi, termasuk terhadap kebijakan pemerintah yang sedang menjadi prioritas. (din)
