INDOPOL MEDIA, MUARA TEWEH – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Tajeri, menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh SPBU di KM 18 Desa Hajak, yang diduga melayani pembelian BBM menggunakan jerigen, yang tidak sesuai dengan ketentuan distribusi bahan bakar bersubsidi.
Dalam keterangannya pada Senin (21/4/2025), legislator dari Fraksi Gerindra ini menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan pihak Pertamina Wilayah Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Ridho, guna meminta klarifikasi serta dukungan penertiban.
“Saya sudah berkomunikasi dengan pihak Pertamina perwakilan Kalimantan Tengah, dan mereka menyatakan sangat mendukung upaya penertiban BBM dan Elpiji 3 kilogram oleh Pemkab Barito Utara,” ujar Tajeri.
Ia menjelaskan bahwa komunikasi dilakukan melalui WhatsApp dan sambungan telepon, dan dalam percakapan tersebut, pihak Pertamina menegaskan dukungannya terhadap penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai ketetapan daerah. Bahkan, Pertamina disebut sudah dilibatkan langsung oleh pemerintah daerah dalam proses pengawasan distribusi BBM dan gas bersubsidi.
Namun demikian, Tajeri menilai pembinaan yang selama ini diberikan belum membuahkan hasil maksimal.
“Pihak Pertamina sebenarnya sudah beberapa kali memberikan pembinaan terhadap SPBU yang bermasalah, termasuk dengan memasang spanduk peringatan. Tapi faktanya, pelanggaran tetap terjadi. Ini membingungkan dan menunjukkan tidak adanya efek jera,” tegasnya.
Ia meminta Pertamina bersikap lebih tegas terhadap SPBU yang melanggar aturan, mengingat BBM dan Elpiji 3 kilogram adalah subsidi pemerintah untuk rakyat kecil dan harus disalurkan secara adil serta tepat sasaran.
Meski demikian, Tajeri tetap memberikan apresiasi terhadap respon cepat dari pihak Pertamina Kalteng, khususnya Ridho.
“Saya salut dengan Bapak Ridho, setiap saya hubungi, selalu responsif. Mudah-mudahan ke depan ada solusi terbaik yang benar-benar berpihak pada rakyat Barito Utara,” tutupnya. (adv)
