INDOPOL MEDIA, MUARA TEWEH — Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Barito Utara pada Sabtu, 22 Maret 2025, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran mengeluarkan imbauan khusus kepada masyarakat.
Melalui Surat Edaran Nomor 100/85/11.1/PEM-OTDA tertanggal 21 Maret 2025, Gubernur menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga PSU berjalan aman, damai, dan demokratis. PSU ini sendiri merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 Februari 2025 yang memerintahkan pengulangan pemungutan suara di TPS 01 Kelurahan Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken.
“Saya mengimbau masyarakat untuk menolak praktik politik uang dan menjaga integritas demokrasi kita. Gunakan hak suara secara bebas, tanpa tekanan dari pihak mana pun,” tegas Agustiar.
Ia juga mengingatkan agar nilai falsafah Huma Betang dijunjung tinggi—menekankan persatuan, toleransi, dan musyawarah. “Siapa pun yang terpilih nanti adalah kemenangan seluruh masyarakat Barito Utara,” imbuhnya.
Sehari sebelum PSU, KPU RI melakukan monitoring langsung di dua TPS tersebut. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita, memastikan kesiapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melalui simulasi lapangan.
“Dari studi kasus yang dilakukan, KPPS cukup memahami prosedur pemungutan suara dan alur pemilih,” jelas Iffa saat ditemui di TPS 01 Melayu.
Namun, ditemukan kendala berupa belum tersampaikannya seluruh surat pemberitahuan (Formulir C). Di TPS 01 Melayu masih ada 80 surat yang belum dibagikan, sementara di TPS 04 Malawaken tercatat 42 surat.
Iffa menegaskan bahwa pembagian akan dituntaskan hingga malam hari. “Meski surat C penting sebagai pengingat, pemilih tetap bisa mencoblos asalkan membawa KTP elektronik,” jelasnya.
Salah satu perhatian serius KPU adalah akses jaringan internet, khususnya di Desa Malawaken. Untuk itu, Diskominfo menyiapkan koneksi Starlink guna menjamin kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara.
“Kami ingin memastikan proses berjalan lancar, termasuk dalam pelaporan hasil,” kata Iffa.
KPU menekankan pentingnya sosialisasi PSU agar partisipasi pemilih tidak menurun. “Semua pemilih harus tahu dan datang ke TPS. Partisipasi tinggi akan memperkuat legitimasi hasil,” tandas Iffa.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan, PSU Barito Utara diharapkan berjalan tertib dan menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sehat di Indonesia. (SP)
