INDOPOL MEDIA, Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Barito Utara melontarkan sejumlah catatan krusial terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD Tahun Anggaran 2026. Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (21/11/2025).
Juru bicara Fraksi PKB, Suhendra, mengapresiasi penyampaian nota keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Namun, ia menegaskan bahwa struktur RAPBD masih menghadapi tantangan serius, terutama tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pusat.
PKB mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perbaikan tata kelola pajak, digitalisasi layanan, serta penggalian potensi sektor pertambangan, perkebunan, dan jasa. Di sisi lain, fraksi ini mengingatkan agar kebijakan pajak tidak menjadi beban yang menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam aspek belanja, PKB menekankan agar anggaran difokuskan pada sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pendidikan dan kesehatan disebut sebagai prioritas utama, termasuk pemanfaatan alokasi 20 persen anggaran pendidikan secara efektif serta penguatan layanan puskesmas, pustu, dan RSUD.
Fraksi PKB juga menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pedalaman seperti Teweh Selatan, Lahei, dan Gunung Purei. Menurut PKB, konektivitas jalan dan sarana dasar harus menjadi perhatian serius agar pemerataan pembangunan benar-benar terwujud.
Selain itu, PKB meminta perbaikan serius pada pendataan bantuan sosial. Data penerima harus akurat, transparan, dan bebas dari intervensi politik agar bantuan tepat sasaran serta tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
Menutup pandangannya, Fraksi PKB menyatakan siap melanjutkan pembahasan RAPBD 2026 bersama pemerintah daerah. Mereka berharap APBD yang dihasilkan nantinya lebih sehat secara fiskal, transparan dalam pengelolaan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Barito Utara.
