INDOPOL MEDIA, Muara Teweh – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (21/11/2025). Fraksi menyatakan siap membahas RAPBD bersama Badan Anggaran, namun menekankan sejumlah catatan krusial yang perlu mendapat penjelasan pemerintah daerah.
Sekretaris Fraksi F-KIR, H. Tajeri, menyampaikan bahwa pembahasan anggaran harus berlandaskan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, disiplin, berkeadilan, serta efektif dan efisien. Menurutnya, prinsip-prinsip tersebut tidak boleh berhenti sebagai formalitas, tetapi harus tercermin nyata dalam struktur dan alokasi anggaran.
Sorotan berikutnya tertuju pada Dana Transfer Pemerintah Pusat yang mencapai Rp2,974 triliun, termasuk pemanfaatan sisa Dana Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2025. F-KIR meminta kejelasan terkait perubahan nominal transfer serta rencana pemanfaatannya di masing-masing sektor pembangunan.
Fraksi juga menaruh perhatian serius pada defisit anggaran RAPBD 2026 yang tercatat sebesar Rp117,7 miliar atau 3,75 persen dari total belanja daerah. Menurut F-KIR, kondisi ini memerlukan penjelasan komprehensif, terutama mengenai faktor penyebab defisit dan strategi pengendaliannya agar tidak menjadi beban fiskal di masa depan.
“Penjelasan yang jelas dan terbuka sangat penting agar pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan berkelanjutan,” tegas Tajeri dalam penyampaiannya di forum paripurna.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, F-KIR menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembahasan Raperda APBD 2026 secara konstruktif dalam rapat gabungan Badan Anggaran DPRD bersama pihak eksekutif.
Pandangan umum tersebut ditandatangani Ketua Fraksi Sri Neni Trisnawati dan Sekretaris Fraksi H. Tajeri sebagai bentuk komitmen F-KIR mendorong APBD 2026 yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Barito Utara.
