INDOPOL MEDIA, PALANGKA RAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III menggelar Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Murung Raya (Mura). Pertemuan ini berlangsung di Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (21/10/2025).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Mura Heriyus, Wakil Bupati Mura Rahmanto Muhidin, Ketua DPRD Mura Rumiadi, Plt. Inspektur Provinsi Kalteng, sejumlah anggota DPRD Mura, Plt. Sekda, para Kepala Perangkat Daerah, serta tim dari Satgas Korsupgah Wilayah III KPK RI.
Kehadiran lengkap unsur eksekutif dan legislatif Kabupaten Murung Raya di hadapan tim KPK menjadi bukti kuat komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Bupati Mura Heriyus menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rakor tersebut. Ia menilai pertemuan ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pengawasan serta peningkatan kualitas tata kelola birokrasi.
Heriyus memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan Pemkab Mura, mulai dari penertiban administrasi aset daerah melalui kerja sama dengan ATR/BPN, hingga penguatan sistem pengawasan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Upaya transparansi dalam belanja barang dan jasa terus diperkuat untuk memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Bupati juga meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan faktual terkait progres proyek strategis tahun anggaran 2025. Selain itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan dana hibah, bantuan keuangan, dan bantuan sosial agar berjalan dengan prinsip kehati-hatian, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan. (RN)
