INDOPOL MEDIA, PALANGKA RAYA – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, H. Sugiyarto, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat sosialisasi berbagai program pendidikan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata hingga ke daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional.
Sugiyarto menyampaikan apresiasi atas kebijakan Pemprov Kalteng yang kembali membayarkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru melalui Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025. Menurutnya, pembayaran TPP yang sempat terhenti sejak 2022 kini kembali berjalan bagi guru sertifikasi dan non-sertifikasi, pengawas sekolah, kepala sekolah, serta guru di daerah terpencil.
“Pembayaran TPP sudah berjalan dan diharapkan pada November dan Desember dapat terselesaikan seluruhnya,” ujar Sugiyarto, Selasa (18/11/2025). Ia mencatat realisasi TPP rutin telah mencapai sekitar 80 persen, sementara TPP guru di daerah terpencil masih sekitar 50 persen.
Selain TPP, Sugiyarto menyoroti pelaksanaan Program 1.000 Rumah Guru yang dinilai masih rendah dari sisi penyerapan. Berdasarkan data perbankan, pendaftaran program tersebut baru mencapai 127 unit. Ia menilai kurangnya sosialisasi serta keterbatasan akses pengembang dan perbankan di daerah menjadi kendala utama.
Di sisi lain, DPRD Kalteng mengapresiasi program pendidikan gratis yang dijalankan Pemprov Kalteng di bawah kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran. Program 10.000 Kuliah Gratis yang melibatkan 33 perguruan tinggi telah dimanfaatkan oleh 3.060 mahasiswa dengan total anggaran Rp15,3 miliar.
Pemprov Kalteng juga menjalankan kebijakan sekolah gratis melalui BOSDA serta pemberian seragam gratis bagi siswa dari keluarga miskin ekstrem. Program tersebut menyasar puluhan ribu siswa SMA, SMK, dan SKH di seluruh Kalimantan Tengah.
Sugiyarto menilai program-program tersebut sudah berada pada jalur yang tepat, namun perlu ditunjang dengan sosialisasi yang lebih masif agar penyerapan maksimal, terutama di tingkat kabupaten dan pelosok.
Ia berharap alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2026 dapat ditingkatkan untuk memperluas cakupan beasiswa, penguatan program rumah guru, serta keberlanjutan sekolah gratis bagi masyarakat kurang mampu.
DPRD Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pendidikan Pemprov Kalteng sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah. (din)
