INDOPOL MEDIA, MUARA TEWEH – Suasana ruang sidang paripurna DPRD Barito Utara mendadak memanas pada Rabu (3/9/2025) saat digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Masyarakat dan Masyarakat Adat Barito Utara.
Isu pertambangan hingga perlindungan masyarakat adat jadi sorotan utama dalam forum demokrasi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini, M.IP.
Rapat tersebut juga dihadiri Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, S.E., M.P.A., jajaran dinas terkait, anggota dewan, serta puluhan perwakilan masyarakat adat yang dengan tegas menyuarakan aspirasinya.
Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini menegaskan forum ini adalah kesempatan emas bagi masyarakat untuk bicara terbuka.
“Ini wadah demokrasi. DPRD hadir untuk menjembatani aspirasi rakyat dengan pemerintah dan perusahaan. Solusi yang adil hanya bisa tercapai dengan komunikasi yang baik,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Bupati Indra Gunawan memastikan Pemkab akan menindaklanjuti semua keluhan.
“Kami ingin memastikan pembangunan tidak merugikan masyarakat, khususnya masyarakat adat yang punya hak dan kearifan lokal yang wajib dihormati,” tegasnya.
Dari forum tersebut, lahir lima kesepakatan penting yang langsung jadi perhatian publik:
-
Masyarakat diajak tetap menghormati kebebasan berpendapat sesuai hukum, dalam bingkai falsafah Huma Betang dan NKRI.
-
Raperda Pengakuan & Perlindungan Masyarakat Adat harus segera disahkan menjadi Perda dengan melibatkan semua pihak.
-
DPRD akan menampung keluhan masyarakat terkait perusahaan tambang dan menjadwalkan RDP khusus pada Banmus mendatang.
-
DPRD dan Pemkab berkomitmen responsif terhadap keluhan masyarakat.
-
Pemkab diminta segera menginventarisasi kawasan hutan untuk dikaji agar bisa diubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
Meski membahas isu-isu krusial, suasana forum berlangsung damai dengan pengamanan ketat dari TNI, Polri, dan Satpol PP Barito Utara. (SP)
