INDOPOL MEDIA, MUARA TEWEH – DPRD Kabupaten Barito Utara menegaskan bahwa deklarasi Kabupaten Layak Anak (KLA) yang baru-baru ini digagas Pemerintah Kabupaten tidak boleh berhenti pada sekadar seremoni belaka.
Ketua Komisi I DPRD Barut, Hj. Nety Herawati, menekankan DPRD akan memainkan peran strategis dalam memastikan kebijakan perlindungan anak benar-benar berjalan melalui penguatan regulasi, fungsi pengawasan, hingga dukungan anggaran.
“Ini bukan agenda simbolik. Komitmen menjadikan Barito Utara sebagai Kabupaten Layak Anak harus menyatu dalam perencanaan pembangunan jangka panjang,” tegas Hj. Nety, Kamis (5/6/2025).
Menurutnya, deklarasi KLA adalah pintu masuk menuju reformasi kebijakan yang berorientasi pada hak dan kesejahteraan anak. Karena itu, DPRD, khususnya Komisi I, akan mengawal secara ketat agar program di lapangan benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya formalitas.
“Anak-anak adalah aset daerah dan bangsa. Menyediakan lingkungan yang ramah anak bukan hanya tanggung jawab moral, tapi juga bagian dari desain kebijakan publik yang berkeadilan,” ujarnya.
Hj. Nety juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Forum Anak Daerah maupun UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dianggap sebagai langkah awal, namun perlu diperkuat dengan keberpihakan kebijakan dan dukungan politik anggaran.
Pernyataan ini muncul jelang proses Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yang akan menilai kesiapan Barito Utara dalam mewujudkan prinsip KLA.
“DPRD siap bersinergi dengan eksekutif. Kami ingin memastikan bahwa program KLA tidak hanya hidup di atas kertas, tapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak. Itu yang akan kami kontrol dan kawal,” pungkasnya. (sp)
