INDOPOL MEDIA, MUARA TEWEH – Langkah Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggandeng Kejaksaan Negeri Barito Utara dalam penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara mendapat dukungan penuh dari DPRD. Anggota DPRD Barito Utara, Suparjan Efendi, menilai kerja sama ini sebagai strategi penting untuk mengamankan aset daerah sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani di Aula Setda Barito Utara, Selasa (11/11/2025), disaksikan langsung Bupati Barito Utara Shalahuddin bersama jajaran Forkopimda dan pejabat pemerintah daerah. Nota kesepahaman ini mencakup pendampingan hukum, pemulihan aset, hingga dukungan peningkatan PAD.
Menurut Suparjan, kolaborasi Pemkab dan Kejari mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Ia menilai pendampingan hukum dari Kejaksaan sangat krusial dalam mencegah potensi masalah hukum yang dapat merugikan daerah.
“Masalah perdata, tata usaha negara, hingga pengelolaan aset sering muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan pendampingan Kejari, setiap kebijakan Pemkab memiliki payung hukum yang kuat dan aman,” ujar Suparjan Efendi, Rabu (12/11/2025).
Ia menyoroti aspek pemulihan dan pengamanan aset daerah sebagai poin strategis kerja sama ini. Menurutnya, banyak aset daerah yang perlu ditertibkan secara hukum agar memiliki kepastian administrasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Tak kalah penting, Suparjan juga menekankan optimalisasi PAD. Ia berharap dukungan Kejaksaan mampu membantu pemerintah daerah menertibkan kewajiban hukum para wajib pajak daerah, sehingga pendapatan daerah dapat meningkat secara sah dan berkelanjutan.
“DPRD siap mengawal dan mendukung kerja sama ini, baik dari sisi pengawasan maupun kebijakan anggaran. Harapannya, langkah ini benar-benar berdampak nyata bagi keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” pungkasnya.
