PALANGKA RAYA — Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menggandeng Dinas Sosial untuk memvalidasi penerima Program Sekolah Gratis agar bantuan pendidikan senilai miliaran rupiah benar-benar tepat sasaran. Langkah tersebut disampaikan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPRD Kalteng di Palangka Raya, Senin (2/3/2026).
Program Sekolah Gratis yang masuk dalam skema Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) itu menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperluas akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Dalam paparannya, Reza menjelaskan bahwa validasi data menjadi tahapan penting sebelum bantuan disalurkan. Pemerintah ingin memastikan seluruh penerima merupakan siswa yang benar-benar membutuhkan dukungan biaya pendidikan.
Kuota penerima program tersebut ditetapkan sebanyak 35 ribu siswa. Dari jumlah itu, sebanyak 31.565 siswa telah berhasil dipadankan melalui sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Validasi data penting supaya bantuan benar-benar diterima siswa yang memang membutuhkan. Karena itu kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar tidak ada kekeliruan dalam pelaksanaan,” kata Muhammad Reza Prabowo.
Ia menambahkan, penerima bantuan tahap awal diprioritaskan bagi siswa kategori desil 1 hingga desil 5 serta siswa yang belum terdaftar dalam sistem. Sementara kategori desil 6 sampai 10 masih akan melalui proses pemutakhiran data bersama Dinas Sosial.
Menurutnya, proses verifikasi tersebut penting untuk menghindari persoalan dalam penyaluran bantuan di lapangan sekaligus menjaga transparansi penggunaan anggaran daerah yang mencapai Rp58 miliar untuk program pendidikan gratis tersebut.
Melalui Program Sekolah Gratis, setiap siswa penerima nantinya akan memperoleh bantuan sebesar Rp1,5 juta per tahun. Rinciannya, Rp1 juta dialokasikan untuk perlengkapan sekolah melalui BOSDA dan Rp500 ribu ditransfer langsung ke rekening siswa dalam dua tahap penyaluran. (SUF)
