INDOPOL MEDIA, MUARA TEWEH – Anggota DPRD Barito Utara, Jiham Nur, menyatakan dukungan penuh atas penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Program Jaga Desa antara Kejaksaan Negeri Barito Utara dan DPC ABPEDNAS Barito Utara, yang digelar di Aula Barakati Tepian Kolam, Rabu (19/11/2025).
MoU ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan, transparansi, dan tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
Kegiatan tersebut dirangkai dengan Rapat Koordinasi BPD se-Kabupaten Barito Utara dan dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadi Y. Tingan, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Fredy Feronico Simanjuntak, unsur Forkopimda, camat, kepala perangkat daerah, APDESI, serta perwakilan ABPEDNAS.
Menurut Jiham Nur, kolaborasi Kejaksaan dan ABPEDNAS merupakan terobosan penting dalam membangun pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel. Ia menegaskan, pengawasan bukan untuk menakut-nakuti aparatur desa, melainkan bentuk pendampingan agar administrasi dan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan.
“Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan, BPD dan pemerintah desa akan lebih percaya diri menjalankan tugas. Ini bukan hanya soal hukum, tapi memastikan dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Jiham Nur.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Menurutnya, komunikasi yang baik dan musyawarah harus menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan di desa, tanpa terpengaruh isu atau provokasi yang dapat memicu konflik.
Jiham Nur berharap MoU Program Jaga Desa menjadi titik awal lahirnya budaya baru pemerintahan desa di Barito Utara yang transparan, jujur, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “DPRD siap mengawal dan mendukung kebijakan ini agar desa benar-benar menjadi ujung tombak pembangunan yang bersih dan berintegritas,” pungkasnya.
