INDOPOL MEDIA, PURUK CAHU – Bupati Murung Raya, Heriyus, memberikan penegasan penting saat menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024 dalam rapat paripurna ke-II masa sidang III tahun 2025.
Ia mengingatkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan sekadar capaian administratif, melainkan pondasi bagi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menurut Heriyus, perolehan opini WTP dari BPK mencerminkan pengelolaan anggaran daerah yang tertib, efisien, dan sesuai regulasi. Namun, ia menegaskan sependapat dengan pandangan fraksi bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan tidak cukup apabila belum dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami berkomitmen memperkuat pelaporan berbasis outcome. Setiap rupiah yang dibelanjakan tidak hanya tercatat secara akuntabel, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan layanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan,” tegas Bupati Heriyus, Selasa (9/9/2025).
Ia menambahkan, Pemkab akan memperkuat evaluasi pembangunan berbasis hasil pada sistem perencanaan dan pelaporan ke depan. Fokus indikator yang akan diperkuat meliputi penurunan angka kemiskinan, dampak belanja modal terhadap akses jalan dan jembatan, peningkatan layanan dasar, hingga kontribusi terhadap kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (RN)
