MUARA TEWEH – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menegaskan pentingnya kerja tim yang solid dalam menjalankan roda pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) awal tahun 2026 di Arena Tiara Batara, Muara Teweh, Jumat (2/1/2026).
Dalam arahannya, Shalahuddin menekankan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah bukanlah sosok “Superman” atau “Superboy” yang dapat bekerja sendiri tanpa dukungan seluruh aparatur pemerintah daerah.
“Pemerintahan ini hanya akan berjalan baik jika kita bekerja sebagai satu tim yang solid. Tanpa dukungan Bapak dan Ibu sekalian, mustahil kami dapat menjalankan amanah ini dengan baik,” tegasnya.
Bupati meminta seluruh pejabat struktural Eselon II, III, dan IV membangun tim kerja yang kuat, tertata, serta profesional. Ia juga menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan pemetaan dan penataan ASN secara objektif, termasuk redistribusi pegawai dari OPD yang kelebihan personel ke OPD yang masih kekurangan tenaga.
Menurutnya, ASN teknis harus ditempatkan sesuai bidang keahlian dan tugasnya. Salah satu langkah yang telah dilakukan yakni mengembalikan pegawai teknis yang penugasannya tidak sesuai ke OPD teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Selain itu, Shalahuddin menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Barito Utara harus berjalan tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun latar belakang. Ia menekankan seluruh ASN harus bekerja demi kepentingan daerah dan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengungkapkan tiga persoalan krusial yang harus segera dibenahi. Pertama, rendahnya serapan anggaran OPD dan kecamatan yang rata-rata masih berada di kisaran 71 persen, jauh dari target ideal 95 hingga 98 persen di akhir tahun anggaran. Kedua, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih berada pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ketiga, rendahnya Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD/MCP KPK) Kabupaten Barito Utara yang dinilai masih termasuk terendah di Kalimantan Tengah.
Shalahuddin menegaskan kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah. Ia meminta ASN, khususnya yang menangani kegiatan fisik dan keuangan, bekerja sesuai aturan, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
