INDOPOL MEDIA, PANGKALAN BUN – Warga Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dalam beberapa hari terakhir dibuat kesal dan bingung akibat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter, namun di sisi lain, penjualan di Pertamini dan eceran di pinggir jalan justru berjalan lancar tanpa hambatan.
Fenomena janggal ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin stok BBM bisa habis di SPBU resmi, sementara di penjual eceran tetap tersedia dengan bebas.
“Kalau di SPBU, dari pagi antre sampai siang belum tentu dapat. Tapi di Pertamini malah lancar, tinggal isi langsung jalan. Aneh aja, dari mana stok mereka kalau SPBU aja susah dapat?” ujar Andre, warga Pangkalan Bun, Selasa (21/10/2025).
Andre mengaku sudah berulang kali gagal membeli BBM meski datang pagi-pagi. Ia bahkan pernah menunggu berjam-jam, namun kehabisan tepat saat gilirannya hampir tiba.
“Capek hati. Udah antre dari subuh, panas-panasan, eh pas tinggal dikit dibilang habis. Tapi anehnya, di pinggir jalan masih banyak yang jual. Jadi sebenarnya BBM itu habis atau disimpan?” keluhnya.
Kondisi ini membuat warga menduga adanya kebocoran dalam rantai distribusi BBM bersubsidi, atau bahkan praktik penimbunan oleh oknum yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan pribadi.
“Kalau aparat turun, Pertamini dan eceran itu sempat tutup. Tapi begitu aparat pergi, buka lagi. Kayaknya ada yang kurang beres dalam pengawasannya,” ujar seorang warga lain yang enggan disebut namanya.
Meski aparat kepolisian dan instansi terkait disebut telah melakukan beberapa kali penertiban terhadap penyalahgunaan BBM, namun kondisi di lapangan belum banyak berubah. Antrean panjang di SPBU masih terus terjadi, sedangkan penjualan di eceran tetap ramai.
“Setelah ada razia, cuma berhenti sebentar. Habis itu, balik lagi seperti biasa. Antrean panjang tetap ada, dan eceran jalan terus,” ujar warga lainnya.
Situasi ini membuat masyarakat menuntut transparansi dan ketegasan pemerintah dalam mengawasi distribusi BBM, agar tidak lagi terjadi ketimpangan antara pasokan resmi dan penjualan eceran.
“Kalau terus begini, masyarakat kecil yang paling dirugikan. Kami beli di tempat resmi, tapi malah susah dapat. Sementara yang main di belakang layar bisa jual seenaknya,” ujar Andre.
Warga juga mendesak Pertamina dan aparat penegak hukum untuk menelusuri secara menyeluruh jalur distribusi dari depot hingga SPBU.
“Selama tidak ada pengawasan serius, masalah BBM langka tapi eceran lancar ini bakal terus terulang. Kami sudah bosan jadi korban antrean panjang,” kata seorang warga.
Kini masyarakat Pangkalan Bun berharap adanya langkah nyata dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Pertamina untuk mengakhiri praktik penyimpangan distribusi BBM.
Sebab, kelangkaan yang tidak wajar ini bukan hanya mengganggu aktivitas harian, tapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem distribusi energi yang seharusnya berpihak pada rakyat kecil.
