INDOPOL MEDIA, MUARA TEWEH – Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang II DPRD Barito Utara, Senin (8/9/2025).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini, didampingi Wakil Ketua I dan II, serta dihadiri Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, asisten sekda, kepala perangkat daerah, anggota DPRD, dan undangan lainnya.
Dalam paparannya, Indra menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menyebutkan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas laporan keuangan 2024 memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Kita bersyukur atas capaian ini, namun saya mengajak semua pihak bekerja keras memperbaiki kekurangan sesuai rekomendasi BPK. Target kita, tahun mendatang Barito Utara harus kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tegas Indra.
Berdasarkan laporan realisasi anggaran, pendapatan daerah 2024 mencapai Rp2,79 triliun atau 105,81 persen dari target. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp2,27 triliun atau 78 persen dari pagu anggaran. Dengan demikian, terdapat surplus Rp519,18 miliar.
Indra juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, perangkat daerah, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita dalam melaksanakan tugas serta pengabdian untuk masyarakat dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel.
“DPRD akan memberi perhatian penuh pada pembahasan pertanggungjawaban APBD ini. Sinergi eksekutif dan legislatif harus dijaga agar pelaksanaan anggaran benar-benar berpihak pada rakyat Barito Utara,” pungkasnya. (SP)
