KUALA PEMBUANG – Sebanyak lima fraksi DPRD Seruyan menyampaiakan pemandangan terhadap rancangan APBD 2025 melalui juru bicara masing-masing fraksi.
Kelima fraksi DPRD Seruyan tersebut masing-masing fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Keadilan Pembangunan Demokrasi Nasional, fraksi PAN Hanura dan terakhir fraksi Gerakan Indonesia Raya Adil Sejahtera.
Pandangan dari fraksi tersebut merupakan agenda Paripurna ke 6 masa sidang I tahun sidang 2024-2025 DPRD Seruyan yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD setempat, Selasa 12 September 2024.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo didampingi Wakil Ketua II Muhtadin. Turut hadir Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Seruyan Bahrun Abbas, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait.
Dalam pemandangannya, Kelima fraksi DPRD Seruyan tersebut menyatakan setelah mengkaji dan menalaah APBD Kabupaten Seruyan anggaran 2025 yang diajukan Pemerintah Seruyan, fraksi-fraksi DPRD Seruyan dapat menerima raperda tersebut untuk selanjutnya di bahas sesuai mekanisme dan jadwal yang sudah di tetapkan oleh DPRD Seruyan, meskipun ada beberapa fraksi DPRD yang memberikan beberapa catatan.
Seperti fraksi PDI Perjuangan, yang memberikan catatan kepada pihak eksekutif agar perlunya penyesuaian program-program kerja, kegiatan serta sub kegiatan yang tepat sasaran yang hasilnya dapat terukur dan selaras dengan dokumen rencana kerja perangkat daerah atau RKPD tahun 2025.
Selain itu dari fraksi partai golkar juga memberikan beberapa catatan dan pertanyaan kepada Pemkab Seruyan antara lain, mengharapkan pemerintah daerah mampu mengoptimalkan dana sektoral dan kementerian terkait untuk dapat masuk ke Kabupaten Seruyan sehingga dapat membantu proses pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Fraksi Partai Golkar juga mengingatkan agar mengelalola anggaran sesuai aturan dan kebutuhan prioritas, menerapkan prinsip transfaran, akuntabilitas, dan fartisipatif.
Golka juga mengharapkan agar APBD 2025 untuk alokasi dana pendidikan lebih tepat sasaran dan mampu menaikkan angka APK, APM, dan APS, juga APBD 2025 dapat optimal untuk penurunan tingkat pengangguran terbuka dan Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja. (adv)
