INDOPOL MEDIA, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama Kejaksaan Negeri Barito Utara resmi menandatangani Kesepakatan Bersama terkait koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas serta fungsi penegakan hukum, pemulihan aset negara, dan perizinan guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Setda Kabupaten Barito Utara dan dihadiri Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Fredy F. Simanjuntak, Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, serta unsur Forkopimda.
Bupati H. Shalahuddin menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, khususnya dalam penanganan persoalan aset daerah, perizinan, dan peningkatan PAD.
“Melalui sinergi dengan Kejaksaan, berbagai hambatan dalam pengelolaan aset dan perizinan dapat diminimalisir. Pendekatan hukum dilakukan secara tegas, namun tetap mengedepankan pembinaan,” ujar Bupati Shalahuddin, Selasa (11/11/2025).
Ia menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah tanpa mengabaikan kepastian hukum dan prinsip akuntabilitas pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Fredy F. Simanjuntak menekankan bahwa kesepakatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk mendukung pemerintah daerah melalui pendampingan dan solusi hukum yang konstruktif.
“Kami siap mendukung Pemkab Barito Utara agar tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan supremasi hukum,” tegasnya.
Penandatanganan kesepakatan diakhiri dengan foto bersama sebagai simbol penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Kejaksaan Negeri Barito Utara.
Melalui kerja sama ini, diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan tugas, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berdaya saing di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan. (SP)
