INDOPOL MEDIA, MUARA TEWEH – Nasib ribuan tenaga honorer non-ASN di Kabupaten Barito Utara kini tengah dipertaruhkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara melakukan konsultasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Tengah pada Jumat (22/2/2025), untuk mencari jalan keluar terkait status mereka.
Konsultasi ini dipimpin langsung Pj Bupati Barito Utara, Muhlis, didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Syahmiludin A. Surapati, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Langkah tersebut ditempuh karena masih banyak tenaga honorer non-ASN yang tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau masa kerjanya belum mencapai dua tahun.
Syahmiludin menegaskan, perhatian utama Pemkab tertuju pada guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang telah lama mengabdi, namun statusnya masih menggantung.
“Kami ingin memastikan GTK tetap mendapatkan perhatian dan solusi terbaik, meskipun belum masuk database BKN atau masa kerjanya kurang dari dua tahun,” ujarnya.
Selain konsultasi ke BPKP, rombongan Pemkab Barito Utara juga menyempatkan diri bersilaturahmi dengan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2025–2030 di rumah jabatan Palangka Raya.
Silaturahmi ini dinilai penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam menyelesaikan persoalan strategis, termasuk soal tenaga honorer.
Pemkab Barito Utara menyadari betapa pentingnya tenaga honorer dalam menjaga jalannya layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi.
Syahmiludin menegaskan, pihaknya telah melakukan pendataan detail agar solusi bisa tepat sasaran dan sesuai regulasi.
“Dengan komunikasi yang baik antara Pemkab dan Pemprov, kami berharap ada kebijakan afirmatif yang benar-benar berpihak pada tenaga honorer,” tegasnya. (SP)
