INDOPOL MEDIA, MUARA TEWEH – Kantor Pertanahan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Utara menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program relokasi permukiman warga terdampak pembangunan. Hal ini ditandai dengan kegiatan pengundian kavling tanah yang digelar di ruang rapat Dinas PUPR Barito Utara, Senin (8/9/2025).
Acara tersebut berlangsung terbuka dan disaksikan langsung oleh perwakilan warga, instansi teknis terkait, serta unsur pemerintah daerah. Tujuannya memberikan kepastian tempat tinggal bagi masyarakat terdampak sekaligus wujud tanggung jawab pemerintah menyediakan hunian yang layak.
Kepala Kantor Pertanahan Barito Utara, Primanda Jayadi, menegaskan dukungan penuh lembaganya dalam proses relokasi, terutama menyangkut penataan dan sertifikasi tanah.
“Kami hadir sebagai bentuk dukungan nyata terhadap upaya pemerintah daerah dalam memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi. Melalui pengundian yang adil dan terbuka, kami ingin masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah relokasi,” ujar Primanda.
Ia juga memastikan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat proses sertifikasi tanah sehingga warga bisa segera menempati kavling masing-masing.
Senada, Kepala Dinas PUPR Barito Utara, M. Iman Topik, menyebutkan bahwa pengundian kavling merupakan tahap penting menuju percepatan pembangunan permukiman baru.
“Relokasi ini adalah bagian dari penataan kawasan yang lebih terencana dan aman. Dengan adanya pengundian, kita pastikan semua berjalan transparan dan adil. Kami mengapresiasi dukungan Kantor Pertanahan dalam memberikan kepastian hukum bagi warga,” jelasnya.
Lebih lanjut, Iman menegaskan bahwa PUPR segera menyiapkan infrastruktur dasar, mulai dari jalan lingkungan, drainase, hingga jaringan air bersih, agar warga bisa menempati hunian baru dengan aman dan nyaman.
Dengan selesainya pengundian kavling, pembangunan permukiman baru akan segera dimulai. Kolaborasi lintas instansi diyakini menjadi kunci sukses relokasi ini, sekaligus jaminan bahwa hak dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga. (SP)
