INDOPOL MEDIA, KAPUAS – Di balik setiap bencana yang terjadi di Kapuas, selalu ada wajah relawan Tagana yang bergerak lebih dulu. Namun peran vital mereka belum diimbangi dengan status dan perlindungan yang layak. Kali ini, suara tegas datang dari Ketua Komisi IV DPRD Kapuas, Arhensa Mullah Muhammad.
Dalam pernyataannya, Arhensa mendesak agar Tagana ditetapkan sebagai mitra resmi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, bukan lagi sekadar “sukarelawan” insidental.
“Mereka turun saat kita semua masih mencari arah. Tapi status mereka belum jelas. Ini tidak bisa dibiarkan terus,” ujar Arhensa, Jumat (7/2/2025), di Kuala Kapuas.
Menurut Arhensa, Tagana selama ini tidak hanya hadir saat darurat, tapi juga aktif dalam edukasi bencana, pelatihan simulasi, distribusi logistik, hingga pendampingan di pengungsian. Namun sayangnya, banyak di antara mereka bekerja tanpa honor, tanpa asuransi, dan tanpa perlindungan hukum.
“Risiko mereka tinggi, tapi dukungan masih minim. Kita harus segera bentuk payung hukum dan alokasikan anggaran tetap,” tegasnya.
Arhensa mengusulkan agar status resmi Tagana ditetapkan melalui peraturan daerah atau minimal Surat Keputusan (SK) kepala daerah. Hal ini akan membuka pintu bagi alokasi anggaran logistik, insentif, dan pelatihan berkelanjutan.
Usulan Arhensa ini diharapkan bisa menjadi bagian dari pembahasan KUA-PPAS 2025, sehingga pembiayaan bagi Tagana dapat dimasukkan dalam struktur APBD. Ia juga meminta Dinas Sosial dan BPBD tidak hanya bersikap seremonial, tetapi memberi langkah konkret.
“Kalau kita mengandalkan Tagana saat bencana, kita juga wajib menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan mereka,” katanya.
Menutup keterangannya, Arhensa mengingatkan bahwa tanpa Tagana, banyak nyawa mungkin tak tertolong tepat waktu. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak, mulai dari Pemkab hingga masyarakat, untuk mulai menghormati dan memperkuat peran relawan sebagai garda terdepan kemanusiaan.
