INDOPOL MEDIA, PURUK CAHU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya melalui Bupati Heriyus yang diwakili Asisten III Setda Mura, Andri Raya, bersama sejumlah pejabat terkait, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (4/11/2025). Rakor yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini diikuti dari ruang kerja Sekda Murung Raya, Kantor Bupati Mura.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan prioritas nasional yang harus dijalankan secara serius oleh seluruh pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan ekonomi.
“Daerah diminta terus memantau perkembangan harga bahan pokok, memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi,” ujar Tito.
Ia menyoroti sejumlah komoditas penyumbang inflasi terbesar seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras. Pemerintah daerah diminta memperkuat operasi pasar, memfasilitasi distribusi pangan, serta mendorong penyerapan produksi lokal. Pemerintah pusat menargetkan inflasi nasional tetap berada di bawah 3 persen (year-on-year) hingga akhir 2025.
Selain inflasi, Kemendagri bersama Kementerian PUPR juga membahas evaluasi dukungan daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah, yang menjadi program prioritas nasional periode 2025–2029. Program ini bertujuan mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi backlog perumahan.
Daerah didorong mempercepat proses perizinan pembangunan rumah, menyiapkan lahan strategis, serta memberikan kemudahan administrasi bagi pengembang. Program ini dinilai memiliki dampak ekonomi yang besar, termasuk penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan pertumbuhan industri bahan bangunan.
Kemendagri juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah, BPS, dan Kementerian PUPR agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran. Daerah dengan kesiapan lahan serta dukungan pembiayaan akan menjadi prioritas pada tahap awal pembangunan. (RN)
