INDOPOL MEDIA, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Database Agen Asuransi Indonesia dan Database Polis Asuransi Indonesia, dua inisiatif strategis untuk memperkuat tata kelola industri asuransi nasional yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada konsumen.
Peluncuran dilakukan di Jakarta, Senin (30/6), oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, didampingi Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono.
Mahendra menyampaikan bahwa pembangunan dua sistem basis data ini bukan semata-mata infrastruktur teknologi, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi nilai dalam pengelolaan sektor keuangan.
“Ini bukan hanya transformasi di industri, tetapi juga transformasi di internal OJK. Langkah ini harus dilakukan dan bahkan perlu dipercepat untuk membangun sistem keuangan yang transparan dan terpercaya,” ujar Mahendra dalam sambutannya.
Perkuat Kepercayaan Publik dan Akses Informasi
Database Agen Asuransi Indonesia berfungsi sebagai sumber data utama (single source of truth) mengenai legalitas dan identitas agen asuransi yang resmi dan terdaftar. Sistem ini terintegrasi dengan platform perizinan digital SPRINT dan dilengkapi dengan QR Code sebagai identitas digital agen, sehingga informasi dapat diverifikasi secara mandiri oleh masyarakat.
Sementara itu, Database Polis Asuransi Indonesia menyajikan data detail per polis dari seluruh lini usaha asuransi, baik jiwa maupun umum. Data tersebut dikumpulkan secara berkala melalui sistem APOLO (Aplikasi Pelaporan Online OJK).
Inisiatif ini bertujuan memperkuat pengawasan berbasis risiko, meningkatkan efisiensi tata kelola data, mendukung pengembangan program penjaminan polis, serta memastikan transparansi dan akurasi laporan keuangan perusahaan asuransi.
Manfaat Bagi Konsumen, Perusahaan, dan Regulator
Mahendra menegaskan bahwa keberadaan database ini akan meningkatkan kepercayaan publik melalui akses informasi yang mudah dan terpercaya. Masyarakat dapat lebih mudah memverifikasi kredibilitas agen, sementara perusahaan asuransi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan portofolio dan kualitas data internal.
Bagi regulator, sistem ini memberikan alat penting untuk mendeteksi risiko lebih dini, memvalidasi silang laporan keuangan, dan merancang kebijakan berbasis data yang lebih akurat.
“Database polis ini adalah elemen vital. Di dalamnya terdapat informasi mengenai pemegang polis, manfaat yang diterima, dan bagaimana risiko dikelola. Semua itu menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan yang tepat,” kata Mahendra.
Dengan peluncuran dua infrastruktur digital ini, OJK menegaskan komitmennya untuk mendorong industri asuransi yang lebih sehat, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
