INDOPOL MEDIA, PURUK CAHU – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Murung Raya tahun anggaran 2024 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah atas kerja keras yang menghasilkan pencapaian tersebut.
“Opini WTP ini bisa kita raih di tahun 2025 atas penyajian LKPD tahun 2024. Tentu hasil ini meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya,” ujar Rahmanto, Senin (1/9/2025).
Opini tersebut diterima langsung oleh Bupati Murung Raya, Heriyus, didampingi Rahmanto dalam undangan resmi BPK Kalteng di Palangka Raya. Hadir pula Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, beserta kepala perangkat daerah terkait seperti BPKAD dan Inspektorat.
Rahmanto menjelaskan bahwa penyusunan LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penggunaan APBD. Laporan tersebut harus mengikuti standar akuntansi pemerintahan dan menerapkan pengendalian internal yang kuat agar bebas dari salah saji, baik akibat kesalahan maupun kecurangan.
Meski meraih WTP, BPK Kalteng tetap memberikan sejumlah catatan perbaikan. Di antaranya, pengelolaan aset daerah yang dinilai belum sepenuhnya memadai, termasuk aset yang belum bersertifikat sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Selain itu, pengelolaan kas daerah sempat mengalami kekurangan kas, meski telah diselesaikan.
Catatan lain berkaitan dengan rekonsiliasi dan penerapan kebijakan akuntansi. Kondisi ini menyebabkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) mengalami kendala dalam mengonsolidasikan laporan keuangan seluruh SKPD, sehingga memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan.
“Ke depan, kita berkewajiban mempertahankan opini ini sekaligus memperbaiki seluruh catatan BPK agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel dan transparan,” tegas Rahmanto. (RN)
