Fraksi PDIP DPRD Barut: Opini WTP Bukti Sinergitas Eksekutif-Legislatif

oleh -721 Dilihat
banner 468x60

MUARA TEWEH – Dalam pemandangan umum fraksi PDIP DPRD Kabupaten Barito Utara, juru bicara fraksi, Karianto Saman mengatakan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut turut untuk kesepuluh kalinya atas Laporan Keuangan, merupakan salah satu bentuk sinergitas antara eksekutif dan legislatif yang saling berkolaborasi dalam menghadiri tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel juga.

“Maka tentunya dalam capaian keberhasilan tersebut patut disyukuri secara bersama mengingat BPK RI semakin luas dan mendalam dalam menentukan kriteria penilaian pemeriksaan, sarta dilaksanakan di tengah penanganan berbagai urusan yang membutuhkan perhatian dan konsentrasi yang cukup. Besar harapan perolehan tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi semangat tersendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara saat ini dan kedepannya,” kata juru bicara Fraksi PDIP, Karianto Saman, Kamis 18 Juli 2024.

banner 700x875

Lanjutnya lagi, selain itu sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga merupakan upaya penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berorientasi pada good governance sebagaimana harapan semua pihak.

Untuk itu, ia paparkan bahwa pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang kredibel.

“Karena itu hemat saya, prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran Pemerintah Daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat kita juga,” katanya.

Karianto kembali menyampaikan, bahwa pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD perlu menunjukkan pada unsur-unsur keberpihakan kepada rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan sosial juga di kabupaten ini.

“Karena dalam urusan rakyat untuk mendapatkan pangan sesuai daya belinya, mendapatkan akses listrik, mendapatkan kesempatan kerja dan lain sebagainya, dapat meningkatkan semakin berkualitasnya dalam memudahkan kehidupan masyarakat wilayah Kabupaten Barito Utara kita yang cukup luas ini,” tutupnya. (adv)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.