KUALA PEMBUANG- Fraksi Kebangkitan Pembangunan Demokrasi Nasional (Kepedean) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan memberikan pemandangan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025, belum lama ini.
Dalam pemandangannya, fraksi Kepedean menanyakan beberapa hal kepada pemerintah daerah Kabupaten Seruyan, salah satunya terkait dividen yang menjadi hak pemerintah daerah pada Bank Kalteng.
“Dalam kesempatan ini kami fraksi kebangkitan pembangunan demokrasi nasional akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut, terkait penyertaan modal pemerintah daerah kabupaten seruyan pada Bank Kalteng yang sudah 100% di setor, sesuai ketentuan pada perda nomor i tahun 2020, pertanyaan kami adalah apakah deviden yang menjadi hak pemerintah daerah sudah dibayar oleh pihak bank kalteng,” kata Ketua Fraksi Kepedean, Kuling.
Selanjutnya, fraksi Kepedean juga ingin meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terkait tuntutan kebun plasma oleh masyarakat beberapa desa kepada PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3. “Untuk PT BJAP 3 kami mempertanyakan apakah sudah sampai di dinas terkait progresnya,” tuturnya.
Selanjutnya, terkait tenaga kontrak daerah fraksi kebangkitan pembangunan demokrasi nasional menekankan agar dipertahankan, hal itu didasarkan karena Kabupaten Seruyan saat ini masih kekurangan pegawai, terutama tenaga perawat, dokter, guru, dan lain-lain. (adv)
