INDOPOL MEDIA, Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR), Tajeri, kembali melontarkan kritik keras dalam pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna DPRD, Jumat pekan lalu.
Setelah sebelumnya menyoroti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan Rumah Potong Hewan (RPH), Tajeri menegaskan bahwa penguatan pendapatan daerah dan efektivitas belanja OPD masih menjadi pekerjaan besar yang belum tertangani serius.
Sektor pariwisata menjadi salah satu sasaran kritik. Tajeri menilai anggaran yang besar belum berbanding lurus dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Banyak dana digelontorkan, tetapi pengelolaan objek wisata belum mampu memberi dampak nyata bagi PAD,” tegasnya.
Fraksi KIR juga menyoroti kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Menurut Tajeri, banyak potensi PAD belum digarap optimal, termasuk retribusi Sarang Burung Walet yang telah memiliki payung hukum melalui Perda. Ia mendesak pendataan dan penagihan dilakukan lebih agresif dan profesional.
Masalah ketimpangan program bedah rumah turut disorot. Tajeri mengungkap adanya rumah layak huni yang justru mendapat bantuan, sementara rumah tidak layak terabaikan. Ia meminta evaluasi menyeluruh agar program benar-benar tepat sasaran.
Sorotan tajam juga diarahkan ke RSUD Muara Teweh. Tajeri menilai pelayanan masih lamban, obat sering kosong, hingga pelayanan gawat darurat yang dinilai keliru karena mendahulukan administrasi. “Pasien darurat harus ditolong dulu, urusan biaya belakangan,” ujarnya.
Meski menyampaikan banyak catatan kritis, Tajeri menegaskan Fraksi KIR menerima dan menyetujui Raperda APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda, dengan catatan pelaksanaannya harus lebih disiplin, berpihak pada rakyat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
