DPRD Kapuas Gelar Paripurna Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024

oleh -1403 Dilihat
banner 468x60

INDOPOL MEDIA, KAPUAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 dengan agenda utama penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Selasa (10/6/2025).

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kapuas, Yohanes, didampingi Wakil Ketua II, Berinto. Turut hadir anggota DPRD Kapuas, jajaran eksekutif, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kapuas, Dodo, SP.

banner 700x875

“Penyampaian Ranperda ini adalah bentuk komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan anggaran oleh pemerintah daerah,” ujar Yohanes dalam sambutannya di ruang paripurna.

Wakil Bupati Dodo dalam kesempatan tersebut menyampaikan pokok-pokok isi Ranperda, yang mencakup laporan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sepanjang tahun anggaran 2024. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses evaluasi pelaksanaan APBD.

“Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam mengevaluasi pelaksanaan APBD. Kami berharap, melalui proses ini, tata kelola keuangan daerah bisa terus kita perbaiki,” kata Dodo.

Rapat paripurna ini merupakan tahapan awal dari proses pembahasan Ranperda. Setelah penyampaian resmi, agenda berikutnya adalah mendengarkan pemandangan umum dari masing-masing fraksi DPRD yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

Penyerahan naskah Ranperda dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati kepada pimpinan DPRD sebagai tanda dimulainya proses legislasi. Dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas secara intensif dalam rapat komisi dan rapat gabungan fraksi DPRD.

DPRD Kapuas menyatakan komitmennya untuk mengawal proses pembahasan Ranperda agar berjalan sesuai jadwal dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif. Hasil akhir dari pembahasan ini diharapkan mampu memperkuat transparansi fiskal dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah ke depan.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.