INDOPOL MEDIA, MUARA TEWEH – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (2/6/2025), memanas setelah pemilik lahan Masya Yosi Ohira dan Badrian Anani menyampaikan dugaan adanya pelanggaran prosedur pengukuran serta pembebasan lahan oleh PT Utami Jaya Mulia.
RDP yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, ini membahas lahan seluas kurang lebih 1.079 meter yang rencananya digunakan untuk pembangunan jalan hauling perusahaan.
Namun, rapat tersebut diwarnai kekecewaan lantaran pihak PT Utami Jaya Mulia maupun aparat Desa Lemo I—yang disebut mengetahui proses pengukuran—tidak hadir, meskipun telah diundang secara resmi.
Masya Yosi Ohira dengan tegas menyampaikan bahwa proses pengukuran dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan dirinya sebagai pemilik lahan sah.
“Saya sangat dirugikan. Pengukuran dilakukan tanpa sepengetahuan saya. Ini mencurigakan dan saya khawatir hanya dijadikan tumbal oleh oknum mafia lahan,” ujarnya.
Pernyataan mengejutkan juga datang dari Camat Teweh Tengah, Jati Prayogo. Ia mengaku selama empat tahun menjabat, tidak pernah mengetahui keberadaan maupun aktivitas PT Utami Jaya Mulia di wilayahnya. Bahkan, tidak ada laporan resmi dari perusahaan yang masuk ke pihak kecamatan.
Dugaan praktik mafia lahan semakin menguat ketika diketahui hanya satu orang yang disebut menerima ganti rugi atas lahan lebih dari seribu meter tersebut, yang sebagian besar berupa belukar. Salah satu penerima, Robin, mengaku hanya menandatangani berkas pembebasan di rumah tanpa mengikuti proses pengukuran di lapangan.
Menanggapi hal ini, DPRD Barito Utara menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas.
“Kami akan memanggil ulang pihak perusahaan dan pemerintah desa terkait. Hak masyarakat tidak boleh dilanggar, semua harus sesuai prosedur hukum,” tegas Hj. Henny Rosgiaty Rusli.
