INDOPOL MEDIA, TANGERANG – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo mencuri perhatian para peserta Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah dalam Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2026, setelah diminta secara khusus untuk memaparkan praktik baik digitalisasi pendidikan yang diterapkan di Kalteng. Rakor digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Hall 3 ICE BSD City, Tangerang, Kamis (13/11/2025).
Hadir mewakili Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Wagub Edy tampil bersama Plt. Kadisdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo. Paparan Edy disaksikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wamen Fajar Riza Ul Haq, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, serta para gubernur dan bupati/wali kota dari seluruh Indonesia.
Dalam paparannya, Wagub Edy menjelaskan bahwa Kalteng menghadapi tantangan geografis unik sebagai provinsi terluas di Indonesia dengan luas mencapai 153.000 km² dan penduduk hanya 2,8 juta jiwa. Akses menuju daerah-daerah pelosok bisa menghabiskan waktu perjalanan hingga 12 jam, bahkan sebagian wilayah hanya bisa dijangkau melalui jalur sungai.
“Tidak semua desa terjangkau internet. Topografi kami berbeda, banyak rawa dan gambut dengan desa-desa yang berada di hulu sungai,” jelasnya.
Kondisi tersebut mendorong Gubernur Agustiar Sabran dan Pemprov Kalteng merancang digitalisasi pembelajaran yang benar-benar menjawab keterbatasan akses, bukan sekadar program teknologi.
Wagub Edy mengungkapkan bahwa Pemprov Kalteng telah menyiapkan perangkat digital secara bertahap sejak 2024. Tahun 2024: 1.984 unit perangkat interaktif digital tahun 2025: 3.147 unit papan tulis interaktif, seluruhnya sudah terpasang 100%
Selain itu, daerah yang tidak terjangkau listrik dan jaringan diberikan panel surya dan akses internet Starlink. “Ini sudah dilakukan 100 persen di wilayah provinsi Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Upaya ini memastikan siswa di daerah terpencil dapat menikmati pembelajaran digital dan hybrid seperti siswa di perkotaan.
Pemprov Kalteng juga meluncurkan aplikasi PENA KALTENG, yang memuat data lengkap sekolah SMA, SMK, dan SKh. Aplikasi ini dipakai untuk: Memantau kondisi sarana, Mengevaluasi proses revitalisasi, Menerima saran dari publik, Mengukur dampak digitalisasi secara nyata
Dalam kebijakan layanan siswa, Edy memastikan tidak ada penahanan ijazah di Kalteng. Sebaliknya, siswa dibekali tiga sertifikat kompetensi tambahan: Analisis data, Penguasaan Microsoft, Digital marketing “Ini agar lulusan kita siap kuliah atau bekerja,” jelasnya.
Kebijakan ini juga menjadi strategi mencegah pernikahan dini di pedalaman dan membantu menekan angka stunting melalui peningkatan kualitas SDM.
Edy memaparkan bahwa jam belajar di Kalteng berlangsung hingga pukul 15.00 WIB dengan penguatan lima bahasa asing: Bahasa Inggris, Jepang, Jerman, Arab, Perancis
Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan SDM berkualitas, seiring melimpahnya potensi sumber daya alam Kalteng.
Edy menegaskan bahwa pembangunan pendidikan di Kalteng tak bisa dilepaskan dari kebutuhan membangun SDM unggul. Karena itu, revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.
“Harapannya, anak-anak Kalteng siap menyongsong masa depan yang lebih baik,” tutupnya, disambut apresiasi para peserta Rakor.
Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan Rakor ini bertujuan menyelaraskan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai terobosan Kalteng sudah sejalan dengan kebijakan nasional seperti: Kelas Digital Huma Betang, Distribusi TV interaktif, Papan tulis digital, Pemanfaatan jaringan di wilayah sulit
“Dukungan kepala daerah adalah kunci sukses implementasi di lapangan,” ujarnya.
Para peserta Rakor menilai langkah Kalteng sebagai referensi nasional bahwa digitalisasi pendidikan bukan lagi wacana, tetapi telah menjadi praktik nyata dari kota hingga pelosok. (rls)
