PALANGKA RAYA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT) di Kalimantan Tengah. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi, peningkatan literasi sistem pembayaran, serta edukasi kepada para pelaksana program bantuan sosial.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bank Indonesia Kalimantan Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis, 25 Juni 2026. Kegiatan yang dipimpin Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Satria Febrino, itu menjadi forum koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi penyaluran BSNT sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
FGD dihadiri sejumlah instansi yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial, di antaranya Dinas Sosial Kota Palangka Raya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palangka Raya, Bank Kalteng, PT Pos Indonesia, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta perwakilan Kementerian Sosial.
Dalam forum tersebut, para peserta membahas sejumlah isu strategis, mulai dari validitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kesiapan infrastruktur sistem pembayaran, kendala jaringan telekomunikasi di wilayah blank spot, perlindungan data pribadi, hingga penguatan interoperabilitas sistem antarinstansi untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial.
Sebagai tindak lanjut dari hasil FGD, Bank Indonesia Kalimantan Tengah menyelenggarakan Sosialisasi dan Edukasi Program Bantuan Sosial Reguler Tahun 2026 pada Jumat, 26 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas pelaksana program bantuan sosial, pemangku kepentingan terkait, serta penerima manfaat di Kota Palangka Raya. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas pelaksana program sekaligus memperkuat literasi sistem pembayaran digital dalam mendukung penyaluran bantuan sosial secara non-tunai.
Bank Indonesia menilai penguatan tata kelola dan koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan transparan. Melalui kolaborasi yang erat, setiap pihak diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal, mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat, penyediaan layanan sistem pembayaran, penguatan infrastruktur digital, hingga edukasi kepada masyarakat.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi digital penyaluran bantuan sosial. Penguatan sistem pembayaran yang aman, inklusif, dan didukung koordinasi lintas sektor diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyaluran BSNT sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Tengah.
