INDOPOL MEDIA, KAPUAS – Pembangunan sektor pertanian tak cukup hanya berbicara infrastruktur. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas, Yohanes, menegaskan bahwa keberhasilan ketahanan pangan juga sangat ditentukan oleh regulasi yang berpihak pada petani, terutama petani kecil.
“Kita tidak bisa bicara soal ketahanan pangan hanya dari sisi fisik saja, tapi juga harus diperkuat lewat kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan petani,” ujarnya saat diwawancarai di Kapuas, Selasa (7/1/2025).
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengkritisi banyaknya program pemerintah yang dinilai tidak selaras dengan kondisi riil di lapangan. Mulai dari bantuan pertanian yang terlambat disalurkan, hingga pembangunan infrastruktur yang kerap tidak sesuai kebutuhan petani.
“Kita terlalu sering melihat pembangunan yang tidak berdampak karena tak melalui perencanaan partisipatif,” jelasnya.
Yohanes mendorong perlunya pemetaan wilayah pertanian potensial agar program seperti pembangunan jalan usaha tani, embung, dan irigasi bisa tepat sasaran. Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi langsung antara dinas terkait dengan kelompok tani, bukan hanya mengandalkan data sekunder.
Lebih lanjut, Yohanes menyebut bahwa petani tidak hanya butuh alat, tetapi kepastian—mulai dari infrastruktur pendukung hingga jaminan akses pasar.
“Jika infrastruktur berjalan baik dan didukung dengan regulasi yang berpihak, maka itu bisa jadi fondasi kokoh pertumbuhan ekonomi desa,” tegasnya.
Dengan pendekatan terpadu antara pembangunan fisik dan kebijakan pro-petani, Yohanes optimistis bahwa potensi pertanian di Kapuas bisa dioptimalkan dan menjadi kekuatan utama dalam menciptakan ekonomi daerah yang mandiri dan berbasis kerakyatan.
