INDOPOL MEDIA – Pemprov Kalteng menganggarkan Rp2,3 triliun untuk sektor pendidikan. Salah satu program unggulannya adalah kuliah gratis bagi 10.000 mahasiswa, yang akan diluncurkan secara resmi pada peringatan Hari Jadi Provinsi Kalteng, 23 Mei mendatang.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo dalam momen Hari Pendidikan Nasional di Halaman Kantor Dinas Pendidikan 2 Mei 2025.
Menurutnya, anggaran tersebut untuk mendukung komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan bebas biaya bagi seluruh masyarakat.
Menurutunya, pendidikan ditegaskan sebagai hak asasi dan hak sipil yang tidak boleh diskriminatif, serta sebagai sarana membangun kepribadian, akhlak mulia, dan kemajuan peradaban bangsa.
Presiden Prabowo Subianto, melalui Asta Cita keempat, juga disebut menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional, dengan fokus pada pemutusan rantai kemiskinan melalui revitalisasi sarana prasarana, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.
Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran melalui Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng berkomitmen menghadirkan layanan pendidikan gratis untuk SMA/SMK/SLB bagi yang tidak mampu ataupun yang berada di pelosok atau pedalaman dan juga bantuan kuliah gratis.
“Biaya sekolah bahkan hingga kuliah sepenuhnya ditanggung pemerintah. Tidak ada pungutan,” tegas Edy.
Program satu keluarga satu sarjana yang telah dijalankan pun menjadi bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan tinggi. Pemerintah juga fokus membenahi fasilitas pendidikan, termasuk pengadaan TV interaktif dan papan tulis digital, serta membangun Sekolah Rakyat untuk masyarakat yang belum terjangkau pendidikan formal.
“SDM adalah kunci. Kalau hanya mengandalkan sumber daya alam, suatu saat akan habis. Tapi kalau kita punya SDM dan ilmu pengetahuan, itu tidak akan pernah habis,” lanjut Edy.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Muhammad Reza Prabowo turut menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi semangat tambahan untuk memperkuat realisasi program strategis pendidikan.
“Kita ingin pendidikan di Kalteng tidak hanya merata, tetapi juga berkualitas dan mampu bersaing secara nasional bahkan internasional,” ujarnya.
Reza juga menjelaskan bahwa saat ini Pemprov tengah memfinalisasi regulasi Kartu Huma Betang sebagai integrator berbagai program bantuan pendidikan.
“Kita harus pastikan semua program berbasis data terbaru dan tidak ada tumpang tindih. Paling lambat 2026 semua program akan mulai berjalan secara menyeluruh,” jelas Reza.
Untuk mendukung transparansi dan digitalisasi pendidikan, Pemprov juga telah meluncurkan aplikasi Pena Kalteng yang memungkinkan masyarakat memantau langsung kondisi sekolah di seluruh wilayah. (adv)
